Tanah Papua Tidak Punya Waktu Lagi Untuk Jalan di Tempat (Refleksi HUT Pendidikan Nasional, 2 Mei 2020)

 Oleh:  Salmon Kasipmabin)*

Tanah Papua tidak punya 20 tahun lagi untuk jalan di tempat. Di abad 21  “jalan di tempat” adalah suatu kemunduran, bukan lagi statis. Generasi Tanah Papua saat ini adalah generasi terakhir yang harus bertahan, dan hanya masyarakat asli Papua sendiri yang mampu melakukan perjalanan keluar dari  risis generasi ini. Perlu ada kemauan yang jelas, kembali kepada iman yang luhur untuk menolak semua praktek jahat, memformulasikan visi yang relevan sesuai kondisi daerah, bergerak dengan strategi, prioritas, serta proses yang terukur.

Sadar atau tidak sadar generasi muda Papua saat ini sedang dalam perjalanan menuju pemusnahan dan keadaan ini sangat memprihatinkan. Proses kemunduran yang berlangsung ini juga terjadi dalam dunia pendidikan. Misalnya saja  hampir kebanyakkan hasil nilai rata-rata mata pelajran bahasa Indonesia dan matematika anak asli Papua dari kelas 4 sampai 9 hanya berada di angka 30-40. Proses ini menunjukkan kemunduran kualitas SDM yang notabene dibawah provinsi-provinsi lain. Hasil IPM provinsi Papua menurut BPS di tahun 2019 meningkat sebesar 0,78 poin atau tumbuh  1,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal ini bukan menjadi kebanggaan melainkan Papua masih menjadi IPM terendah dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu  jelas bahwa dari 20 tahun berlangsungnya otonomi khusus (OTSUS) dengan anggaran triliunan rupiah, SDM yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar kebutuhan yang dinginkan. Salah satu bukti yang bisa kita lihat adalah banyaknya siswa SMP yang belum bisa membaca dan berhitung dalam mata pelajaran matematika dasar. Itu baru persoalan belajar mengajar, belum lagi dengan persoalan guru yang tidak pernah masuk mengajar, dan bangunan sekolah yang tidak layak huni tersebar di mana-mana.  Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana OTSUS untuk bidang pendidikan masih marak terjadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pemerintahan. Fakta tersebut harus kita akui dan diterima sebagai kegagalan pembangunan SDM di Tanah Papua selama Otsus berlangsung.

Paling tidak ada dua tantangan besar dalam pembahasan pendidikan di tanah Papua.  pertama, tidak adanya visi dan misi pembangunan yang diterjemahkan dalam strategi dan program yang dikelola secara professional serta dilengkapi dengan proses pengukuran yang ketat.  Pelaksanaan anggaran pendidikan tidak terarah.  Tidak adanya program pendidikan yang sustainable. Ganti gubernur ganti program, ganti bupati ganti program, ganti kepala dinas ganti program.

Yang kedua,tingkat pemborosan yang terlalu tinggi, Khususnya dalam pengelolaan anggaran. Sudah menjadi persepsi publik bahwa korupsi di Tanah Papua sangat besar. Korupsi telah berkembang menjadi suatu “jaring laba-laba”, maka pada saat itu juga kualitas kerja hancur. Suatu fungsi jabatan tidak lagi harus ditangani oleh seorang yang memang ahli dalam bidang tersebut dan mampu bekerja secara profesional melainkan jabatan dalam dunia pendidikan diduduki oleh mereka yang mempunyai kepentingan tertentu (bisa saja juga karena kepentingan politik tertentu). Semangat kerja yang berpacu untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas, mencari inovasi baru, tidak lagi mempunyai makna. Korupsi menjadi sumber segala kegagalan, ketidakadilan, dan kejahatan. Bahkan korupsi sudah merampas hak hidup anak asli Tanah Papua, merampas masa depan mereka.

Pada saat seorang guru atau kepala sekolah tidak hadir atau bahkan terlambat masuk kerja, pada saat itu pula sudah terjadi perampasan hak hidup anak untuk belajar. Pembahasan ketertinggalan masyarakat Papua harus dibuka dengan suatu keberanian dan kejujuran, yaitu mempelajari semua realitas dengan rajin dan teliti, dilihat dari kacamata budaya Papua, yang kemudian dimaknai dalam konteks globalisasi, sehingga ada suatu pernyataan masalah yang jelas dan tajam. Masa depan Tanah Papua harus dibangun di atas imajinasi masyarakat asli Papua dan budaya mereka yang sangat kaya. Imajinasi masa depan Tanah Papua dalam era globalisasi oleh masyarakat asli Papua sendiri.

Sepertinya tidak ada acara lagi untuk pembahasaan pendidikan di tanah Papua dalam konteks paradigma modern. Otsus dan Afirmasi berhasil membunuh karakter masyarakat asli Papua dan gagal membangun manusia Papua. Tidak ada masa depan lagi di tanah Papua, kecuali orang asli Papua berani keluar dari realitas dan bercerita tentang masa depan Papua dengan bermodal pada ‘barang’ budaya. Pendidikan harus berbasis budaya, mengerti fungsi aktivitas keseharian, yang kemudian dimaknai dengan sebuah imajinasi yang real untuk membangun gab peradaban. Ketertinggalan di tanah Papua adalah masalah peradaban. Sehingga orang asli Papua sulit beradaptasi dalam komunitas global. Orang asli Papua masih “membabi-buta” dengan program modern yang sulit dimengerti dan dikerjakan dengan baik, sehingga dibutuhkan orang luar untuk memperoses semua yang diberikan itu. Hal ini kemudian membuat mental orang asli Papua  semakin hari semakin persimis dan terus tertinggal di atas tanahnya sendiri.

Pendidikan sebagai landasan untuk keluar dari belenggu ini harus dibangun dengan sebuah imajinasi yang relevan dengan berkaca pada budaya. Pendidikan berbasis budaya akan mampu ber-enterpreneur dan dimaknai dalam koteks global, sehingga masyarakat Papua bisa berpartisipasi dalam dunia modern. Harus hati-hati dan dengan perlahan menuntun masyarakat Papua untuk mengerti realitas modern yang berlandaskan pada budaya. Ketika hal ini dibisa diwujudkan maka dengan demikian dunia pendidikan akan mampu menciptakan ownership & Stewardship kepada pihak OAP. Oleh sebab itu jangan memberikan sesuatu yang mereka tidak paham, tanpa menuntun mereka dengan baik kemudian memberi label negatif pada mereka.

Papua bisa maju dan sejahtera dalam konteks modern ketika pembangunan diletakan atas dasar asset orang asli Papua, yakni Budaya, manusia dan alam. Selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2020, untuk semuanya terutama untuk Kepala Dinas Pendidikan  Pemerintah Provinsi Papua & Papua barat, dan Para Kepala Dinas  Pendidiakn se-kabupaten/kota di Provinsi. Tak lupa juga selamat hari Pendidikan Nasional untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia se-kabupaten/kota di tanah Papua. Anda semua dipakai Tuhan untuk menyatakan kemulian nama Allah di atas tanah Papua dengan menegakan Kebenaran, Keadilan, dan Kasih.

Refrensi:

Pengkajian Budaya Papua & Modernisasi (PBPM, Papua), Alirena, Jakarta.

Penulis adalah Anggota Aplim Apom Research Group (AARG)