23 Tahun Lobi Infrastruktur Pegunungan Bintang Belum Terjawab, Bupati Spei Minta Presiden Prabowo Turun Tangan

OKSIBIL, Mandalapapua.id — Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, S.T., M.Si., kembali menyuarakan kebutuhan serius pembangunan infrastruktur dasar di wilayahnya. Setelah lebih dari dua dekade memperjuangkan berbagai agenda pembangunan, ia meminta perhatian langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar persoalan keterisolasian Pegunungan Bintang,Provinsi papua Pegunungan,mendapat kebijakan dan dukungan anggaran yang lebih konkret dari pemerintah pusat.
Permintaan tersebut disampaikan Spei dalam Coffee Morning Kamtibmas bersama Forkopimda, DPRK, jajaran kepolisian dan berbagai unsur masyarakat di Gedung Soskat Oksibil, Jumat (4/9/2026).
Bupati Spei mengatakan, persoalan pembangunan Pegunungan Bintang bukan semata-mata persoalan pemerintah kabupaten. Kondisi geografis yang berada di kawasan pegunungan dan perbatasan membuat pembangunan jalan, jembatan, listrik, air bersih, pendidikan hingga konektivitas antardistrik membutuhkan dukungan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Menurutnya, perjuangan tersebut bukan sesuatu yang baru. Bahkan sebelum menjabat sebagai bupati, dirinya telah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan melakukan berbagai lobi kepada pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar di Pegunungan Bintang.
Namun, ia menilai sebagian agenda strategis tersebut hingga kini belum memperoleh respons dan dukungan yang sebanding dengan kebutuhan daerah.“Sudah 23 tahun kita bicara dan memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar.
Karena itu, saya meminta Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus kepada Pegunungan Bintang. Kami tidak bisa hanya bersandar pada APBD daerah,” kata Spei.
Ia menegaskan, kapasitas fiskal pemerintah kabupaten sangat terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan di 34 distrik Pegunungan Bintang membutuhkan pembiayaan yang jauh lebih besar.
Karena itu, menurut Spei, pemerintah pusat perlu melihat pembangunan Pegunungan Bintang dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sebagai pembangunan sebuah kabupaten, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan kawasan perbatasan dan penguatan konektivitas Papua.

Spei Minta Pesan Pegunungan Bintang Sampai ke Presiden
Seorang kepala Daerah ini meminta jajaran intelijen dan aparat keamanan yang melakukan pemantauan situasi di Pegunungan Bintang agar menyampaikan kepada pemerintah pusat kondisi daerah tersebut secara objektif.Ia menilai stabilitas keamanan merupakan modal penting untuk mempercepat pembangunan.
“Pegunungan Bintang aman. Jangan sampai informasi yang berkembang di media sosial atau informasi yang tidak benar membuat orang melihat daerah ini seolah-olah tidak aman. Kami minta kondisi yang sebenarnya disampaikan kepada Presiden,” ujarnya.
Menurut dia, apabila kondisi keamanan dan sosial daerah dapat terus dijaga, maka pemerintah pusat memiliki ruang yang lebih besar untuk mendorong investasi serta pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan.“Kalau daerah kita aman, kita bisa fokus membangun.

Karena itu kami meminta dukungan Presiden. Tolong aspirasi masyarakat Pegunungan Bintang ini direspons,” katanya.
Spei yan Bidana yang juga sebagai ketua DPD PDI Perjuangan ini menilai pembangunan jalan dan jembatan menjadi salah satu kunci utama untuk mengubah kondisi Pegunungan Bintang.Keterbatasan akses transportasi selama ini berdampak langsung terhadap mahalnya biaya logistik dan pelayanan masyarakat. Karena sebagian wilayah masih sangat bergantung pada transportasi udara, pembangunan konektivitas darat dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Persoalan tersebut sebelumnya juga telah menjadi perhatian Kader politik PDI perjuangan ini ketika ia menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Presiden Prabowo. Dalam pertemuan kepala daerah se-Papua dengan Presiden pada Desember 2025.
Spei mengusulkan percepatan pembangunan Jalan Strategis Nasional Oksibil–Tarub menuju PLBN Diki serta konektivitas Trans Papua yang menghubungkan Jayapura–Keerom–Pegunungan Bintang–Boven Digoel–Merauke.

Usulan itu ditempatkan sebagai bagian dari strategi membuka isolasi wilayah, memperkuat kawasan perbatasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Papua.
Selain jalan, Spei juga mendorong pembangunan PLBN di Pegunungan Bintang. Pemerintah melalui BNPP sebelumnya telah membahas kesiapan pembangunan PLBN di wilayah Pegunungan Bintang sebagai bagian dari rencana PLBN Terpadu gelombang ketiga.
Bukan Sekadar Jalan, Tetapi Masa Depan Masyarakat
Bagi Ketua DPD PDI-Perjuangan, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilihat hanya sebagai pembangunan fisik.Jalan dan jembatan.

kata dia, merupakan pintu masuk bagi pendidikan, pelayanan kesehatan, perdagangan, distribusi kebutuhan pokok dan pengembangan ekonomi masyarakat.Karena itu, ia meminta DPRK DPRK jalur Otsus, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal agenda pembangunan yang diperjuangkan pemerintah daerah.
“Mana yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat harus jelas. Semua harus kita dorong bersama untuk kepentingan masyarakat Pegunungan Bintang,” ujarnya.
Spei mencontohkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk pengembangan perguruan tinggi di wilayah pedalaman serta pembangunan jaringan jalan dan jembatan.Ia ingin pembangunan tersebut tidak berhenti karena keterbatasan kemampuan APBD.
Kembali Mengetuk Pintu IstanaPermintaan Spei kepada Presiden Prabowo bukan kali pertama.Pada Februari 2025, setelah dilantik Presiden Prabowo, Spei juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Pegunungan Bintang dan mengembalikan dukungan anggaran agar pembangunan jalan, jembatan, listrik, air bersih dan sekolah tetap berjalan.
Beberapa bulan kemudian, ia kembali memperjuangkan pembangunan PLBN Pegunungan Bintang melalui Kantor Staf Presiden.Kemudian pada Desember 2025, Spei menyampaikan 24 usulan kebijakan strategis pembangunan Papua kepada Presiden Prabowo, termasuk pembangunan infrastruktur perbatasan, konektivitas Trans Papua, listrik dan pengembangan Universitas Okmin Papua.Kini, dari Oksibil, suara itu kembali disampaikan.
Pesannya sederhana: Pegunungan Bintang membutuhkan kehadiran negara dalam bentuk pembangunan yang nyata.
Mengakhiri pernyataan ini,Bupati Spei berharap Presiden Prabowo melihat Pegunungan Bintang bukan hanya sebagai daerah yang berada jauh di pegunungan dan perbatasan, tetapi sebagai bagian strategis dari masa depan konektivitas Papua dan kawasan Pasifik.
“Kami tidak meminta untuk dimanjakan. Kami hanya meminta perhatian dan keberpihakan negara agar masyarakat Pegunungan Bintang juga merasakan pembangunan yang nyata,” tegasnya.*(Aquino Ningdana)
