Keberadaan Militer Di Papua Adalah Wajah Asli Pemerintah Indonesia
Ningdana O (Dok. Pribadi)
Oleh: Ningdana.O
Berbagai aksi kekerasan, intimidasi, pengejaran, penculikan, pemenjaraan, pemerkosaan hingga pembantaian yang dilakukan oleh Aparat Militer Indonesia di West Papua merupakan wujud nyata sifat dan karakter asli Pemerintah Indonesia. Serangkaian aksi Militer Indonesia tersebut yang termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat satupun tak kunjung diselesaikan dengan langkah konstitusional. Pertunjunkan wajah Militer Indonesia secara faktual tersebut dirintis mulai Tahun 1961 lewat Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Sehabis itu dilanjutkan lagi dengan sebuah perjanjian internasional pada 15 Agustus 1962 di New York atau lebih familiarnya dengan sebutan perjanjian New York Agreement yang berisi pencaplokan (Aneksasi) wilayah West Papua dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Mei 1963.
Kemudian dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang berlangsung mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969. PEPERA dilaksanakan dengan penuh rekayasa dan manipulatif hanya untuk Mengindonesiakan Rakyat West Papua yang sangat jauh berbeda dari segi Ras, Suku, Etnis dan Budaya. Rakyat West Papua berinteraksi secara nyata dengan Negara Indonesia melalui peristiwa-peristiwa yang sangat tragis dan kelam dengan motif ekonomi dan politik.
Begitu banyak pengalaman Masyarakat West Papua yang secara langsung mengalami kekerasan fisik dan pembunuhan oleh Militer Indonesia, seperti disebutkan di awal pembahasan bahwa gerbang masuknya Militer Indonesia untuk menjarah dan mengekploitasi Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sumber Daya Alam (SDA) West Papua dibuka oleh sang Proklamator Negara Republik Indonesia, Ir.Soekarno pada Tahun 19 Agustus 1961 dengan dimulainya invansi Militer secara besar-besaran ke teritori West Papua dengan dalih membubarkan Negara West Papua yang dideklarasikan oleh Pemerintah Belanda. Sampai saat ini praktik yang mereka lakukan terhadap Rakyat West Papua merupakan praktik dari teori nasionalisme yang mereka dapatkan. Sebab kalau secara logis, apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan ialah produk pikiran kita, jadi tentu saja apa yang Militer Indonesia praktikan ialah teori yang selama ini mereka pelajari dan tanamkan dalam pikiran itu sendiri.
Hal ini pun mengingatkan penulis tentang perkataan yang pernah diucapkan oleh Pdt. Dr.Benny Giay, bahwasanya Militer Indonesia yang bertugas di West Papua itu “Latihan Lain Main Lain”. Semua bentuk kekerasan yang dilakukan tentunya tidak akan jauh dari poros nasionalisme Pemerintah Indonesia yang berbauh chauvinis dengan jargon NKRI harga mati yang tidak ada harga tawarnya bagi nyawa Rakyat West Papua.
Terlepas dari nasionalisme sempit tersebut, asumsi dasar yang Militer Indonesia pakai sebagai nasionalisme mereka bahwa Papua itu sudah final dan telah diintegrasikan ke dalam Negara Republik Indonesia, maka siapa pun yang menghalangi mereka dalam proses pengerukan sumber daya alam yg ilegal tersebut harus ditumpas demi kelancaran eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya Manusia West Papua. Demi melindungi perusahaan asing yang sedang beroperasi secara masif di Tanah West Papua, Militer Indonesia yang sangat identik dengan tindakan refresif selama ini di tugaskan oleh Pemerintah Indonesia sebagai wajah aslinya untuk mempertahankan wilayah West Papua yang telah diintegrasikan secara paksa ke dalam pangkuan NKRI, tidak hanya bertugas sebagai keamanan tetapi juga sebagai pelaku eksploitasi sumber daya alam West Papua sebagai persiapan untuk bisa dinikmati pada masa tua ataupun sebagai modal utama untuk bermain politik praktis.
Kehadiran dan sepak terjang Militer Indonesia yang sering melakukan kekerasan, pengejaran, pemerkosaan, pembunuhan, pemenjaraan, intimidasi serta semua bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan di West Papua secara tidak langsung telah melahirkan nasionalisme KeWestPapuaan pada tiap individu Orang Asli West Papua dengan diasosiasikanya Militer Indonesia sebagai pelaku semua bentuk kekerasan yang masih pasang dan belum juga surut hingga tulisan ini dibuat. Sebab, situasi dan kondisi itu telah berubah dan terus merubah Rakyat Bangsa West Papua, yang mana telah dianeksasi ke dalam pangkuan NKRI dan dijajah lebih dari setengah abad, sehingga Rakyat West Papua mampu menyerap kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan yang dulu hanya dimiliki oleh Bangsa Indonesia sebagian bangsa koloni yang menduduki Tanah West Papua lalu bangkit untuk melawan semua bentuk ketertindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia lewat Militerisasi sebagai wajah aslinya.
Tidak banyak juga sorotan dari berbagai pihak mengenai pelanggaran tersebut diatas, baik dari Luar Negeri maupun Dalam Negeri, khususnya teman-teman solidaritas dari Indonesia yang mengenal sejarah kelam West Papua yang dikaburkan dan dikedok selama ini lewat hegemoni dan agitasi Pemerintah Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk Mengindonesiakan Rakyat West Papua sering dijumpai pada pelajaran SD yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan budaya serta geografis Tanah West Papua.
Sontohnya seperti: ini bapa budi, ini mama budi, dan dari sisi pelajaran estetika sering disuruh menggambarkan sawah, gunung merapi, kereta api dan semua jenis gambar yang sangat tidak ada relevan dengan budaya, serta geografis West Papua. Ironisnya yang mengajar bukan hanya Guru-Guru tetapi juga Militer itu sendiri. Pertanyaanya adalah kemana Guru-Gurunya? Berapa Guru yang sudah dicetak? Dana yang dianggarkan untuk menunjang para Guru yang mengajar di pedalaman West Papua berapa sehingga Militer Indonesia sering mengisi posisi-posisi yang sangat vital seperti Pendidikan? siapa juga yang menanam bibit yang sangat didominasi oleh satu komoditas tanaman saja?
Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan ini, sangat disayangkan sekali dan sangat buruk dampaknya bagi Bangsa West Papua. Karena, selagi yang dikirim secara besar-besaran adalah Militer dan bukan Guru ataupun Tenaga Kesehatan, West Papua akan terus dilanda ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi dan akan terus menjadi Provinsi dengan gizi terburuk di Indonesia secara berangsur-angsur hingga punah di kemudian hari. Contoh kasus seperti: gizi buruk dan wabah campak di tambah lagi dengan kelaparan di Kabupaten Asmat sejak awal 2018.
Dari kajian singkat seperti ini penulis dengan ekstra hati-hati dan konsekuen berasumsi bahwa: Pemerintah Indonesia tidak pernah peduli dan terlalu serius dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur ala Jakarta. Tidak sampai disitu, disaat krisis seperti ini juga Pemerintah Indonesia telah menunjukan wajah aslinya dengan mengirim pasukan dalam jumlah yang sangat masif ke berbagai daerah, ambil saja contoh tanggal 28-29 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengirim Militer ke Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melakukan penyisiran dengan tujuan merebut kembali senjata api yang diambil TPNPB Kodap XV/Ngalum-Kupel. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, Penulis berbesar keyakinan bahwa selama Operasi Militer terus di galakan di Teritori West Papua, selama itu juga genoside juga akan mengikutinya.
Penulis adalah Aktivis Kemanusiaan dan Anggota Aplim-Apom Research Group.
