Operasi Militer Di Pegunungan Bintang Menghambat Masyarakat Berkebun Guna Menghadapi Krisis Ekonomi Akibat Covid-19

Oleh Ningdana.O)*

Tidak dapat dipungkiri dan disangkal bahwa seluruh aspek kehidupan orang asli Papua dikelola dengan sistem militerisasi oleh Pemerintah pusat di Jakarta semenjak masa Orde Lama, tepatnya mulai tahun 1961 ketika Presiden Ir.Soekarno mengumandangkan TRIKORA di Alun-Alun Utara Yogyakarta untuk  Invansi Militer secara besar-besaran di Teritori West Papua. TRIKORA dikumandangkan sebagai deklarasi Operasi Militer dalam rangka membubarkan secara paksa Negara West Papua yang baru saja dideklarasikan pada 1 Desember 1961 oleh Pemerintah Belanda.

Pemberlakuan sistem dalam berbagai aspek pembangunan di teritori West Papua sejak itu hingga sekarang, seperti dalam bidang sosial,  ekonomi, politik dan hukum  sarat dengan sistem militeristik. Pola dan sistem yang sama mereka berlakukan Invansi Militer secara besar-besaran pada tanggal 28-29 Maret 2020 di Pegunungan Bintang untuk melakukan penyisiran  terhadap  masyarakat di Distrik Serambakon dan Oksop dengan dalil mencari tempat persembunyian TPNPB Kodap XV/ Ngalum Kupel yang telah mengambil 11 senjata api dari lokasi jatuhnya Helicopter Milik TNI AD.

Pola dan sistem yang diberlakukan semenjak masa aneksasi hingga sekarang sangat berkontradiktif dengan kebijakan Pemerintah Jakarta pada awal masa reformasi, bahwasanya pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di West Papua telah diganti dan diberlakukan sistem yang lebih  demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Untuk itu penulis akan menyampaikan beberapa pandangan berdasarkan situasi dan kondisi objektif di daerah Zona Operasi Militer di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Operasi Militer Menambah Beban Psikologis dan Menutup Ruang Gerak Masyarakat Akar Rumput Aplim-Apom

Ditengah pandemi Virus Corona, masyarakat Pegunungan Bintang dikagetkan dengan kedatangan Serdadu Berpakian Loreng dengan jumlah yang sangat masif. Kedatangan mereka adalah malapetaka bagi masyarakat, sebab mereka datang disaat masyarakat sedang panik dengan adanya virus pandemik yang sangat ganas dan mematikan di seluruh dunia. Kedatangan para Serdadu menambah beban psikologi bagi masyarakat Pegunungan Bintang sehingga masyarakat mengatakan kami tidak takut Virus Corona tetapi takut mati karena timah panas. Pernyataan  tersebut diucapkan langsung oleh Kepala Distrik Serambakon kepada awak media suarapapua.com pada jumat 03/04/2020 sebagai bentuk kekesalan masyarakat atas  kehadiran Para Algojo Berpakaian Loreng yang jumlahnya amat banyak.

Saat ini banyak masyarakat takut melakukan aktivitas ekonomi, seperti pergi kerja kebun, mengambil hasil kebun, mengambil kayu bakar, berburu serta aktivitas lainnya yang jauh dari rumah karena mereka takut disangka bersekongkol dengan TPNPB KODAP XV. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena lahan perkebunan mereka rata-rata berada di daerah sekitaran kaki gunung serta lereng gunung, apalagi masyarakat masih bercocok  tanam secara tidak tetap (nomaden).

Situasi seperti ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat setempat karena satu-satunya sumber pangan dan  pendapatan mereka dari  hasil perkebunan yang diambil dari perkebunan yang jauh dari perkampungan.  Saat ini masyarakat jarang pergi ke  kebun  mengambil bahan makanan  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena  kehadiran aparat militer dalam jumlah yang banyak menambah beban psikologi. Sementara Pemerintah Daerah sebagai Wakil Tuhan bagi masyarakat akar rumput yang mempunyai wewenang  dan otoritas atas wilayah dan masyarakat setempat terlihat tidak terlalu serius dengan keadaan masyarakat saat ini.

Pemerintah terkesan lamban dan  tidak serius dalam mengambil solusi untuk menghentikan operasi militer yang tengah dilakukan oleh aparat TNI. Pemerintah mestinya bertanggungjawab untuk menstabilkan situasi dan keadaan masyarakat dari gangguan keamanan dan gangguan psikologi akibat kehadiran Algojo Pemerintah Indonesia di saat krisis kesehatan global yang juga  mengancam masyarakat Pegunungan Bintang.

Masyarakat Pegunungan Bintang Harus Kembali Hidupkan Pangan Lokal Sebagai Solusi Dan Tindakan Antisipatif Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Akibat COVID-19

Masyarakat Pegunungan Bintang harus kembali hidupkan pangan lokal sebagai sumber bahan makanan pokok guna menghindari terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan akibat virus pandemi yang sedang mendunia dan mengganggu napas pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk itu, pemerintah harus melakukan koordinasi dengan pihak militer dan membuat konsesus untuk pemberhentikan operasi militer dan penarikan militer dari Pegunungan Bintang supaya memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk mulai menghidupkan pangan lokal sebagai solusi alternatif untuk mengantisipasi krisis ekonomi yang akan menimpa masyarakat Pegunungan Bintang.  Untuk menghidupkan pangan lokal tentunya dengan sistem gotong-royong atau kerja kelompok karena pekerjaan ini sebagai solusi alternatif untuk mempersiapkan kebun raya yang bisa mencukupi kebutuhan pangan selama krisis ekonomi akibat Virus Corona. Selain mengantisipasi krisis ekonomi juga sebagai solusi alternatif untuk mengantisipasi resiko penularan Virus Corona lewat barang impor yang diembargo dari tempat yang telah terjangkit Virus Corona. Penulis berasumsi bahwa barang-barang di Oksibil khususnya sembako akan mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan dari sebelumnya, sehingga diharapkan masyarakat  bisa peka membaca situasi dan kembali menghidupkan pangan lokal dan biasakan diri untuk mengonsumsi makanan lokal warisan leluhur.

Solusi Yang Ditawarkan

Pertama, Pemerintah segera melakukan koordinasi dengan pihak Militer untuk menghentikan Operasi Militer agar masyarakat bebas melakukan aktivitias sosial dan ekonomi untuk menyiapkan diri dalam menghadapi krisis ekonomi dan krisis kesehatan akibat covid-19. Kedua, Masyarakat harus menghidupkan pangan lokal sebagai solusi antisipatif untuk menghadapi Krisis Ekonomi akibat penanganan Virus Corona yang berkepanjangan.

Penulis Adalah Aktivis Kemanusiaan dan Anggota Aplim Apom Research  Group