Membangun Papua Dari Kampung

Oleh Salmon Kasipmabin

Potret Pembangunan Papua di Mata Indonesia

Di Indonesia, jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang. Dari jumlah yang ada, sebagian besar penduduk miskin tersebar di pedesaan dan daerah tertinggal. Artinya program Nawa Cita Jokowi itu tidak nampak secara signifikan.

Menurut data pusat statistik, terjadi penurunan angka kemiskinan di Papua sebesar 0, 98 % yaitu 27, 53 pada maret 2019, 26, 55 % pada September 2019. “Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun dari 920.520 jiwa pada Maret 2012 menjadi 900.950 jiwa pada September 2019” meskipun ada penuruan angka kemiskinan, Papua masih berada pada posisi angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Penduduk miskin di Papua terkonsentrasi di daerah pedesaan, di mana pada September 2019 terdapat 857.020 jiwa atau 35,36 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 43.930 jiwa atau 4,53 persen (sumber: BPS Provinsi Papua). Selain kemiskinan, Indeks pembangunan juga masih sangat rendah di provinsi Papua. Pada tahun 2019 tercatat 60, 84, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya tetapi masih merupakan angka paling rendah di Indonensia. Angka- angka ini merupakan output dari otsus 20 tahun di tanah Papua. Mengapa hal tersebut terjadi? Apakah dengan kondisi demikian mampu mengejar globalisasi?

Mengejar Globalisasi

Mengejar arus globalisasi untuk Papua adalah sesuatu yang mahal. Harus memperbaiki semua realitas angka-angka di atas dengan hati untuk masyarakat dan tanah Papua. Angka-angka tersebut bukan lagi dalam rahasia tetapi sudah menjadi Bahasa publik.

Lantas dengan apa memperbaiki semua itu?. Untuk memperbaiki hal tersebut diperlukan yang namanya “modal”. Modal tidak selalu uang. Konteks Papua, modal yang tidak dimiliki yaitu: Manajemen (Leadership & organization), Ideas, Capital, technology, dan market. Dalam mengejar globalisasi, lima modal tersebut harus dipenuhi untuk membangun kemakmuran (Prosperity) masyarakat di Papua. Ada lima point penting yang harus dipenuhi untuk membangun kemakmuran (Prosperity) masyarakat di Papua yaitu: Incentives market, property rights, teknologi, contract laws dan supremacy of law. Memenuhi hal ini dibutuhkan biaya yang tinggi tetapi harus dicoba. Kalau tidak Papua terus tidak akan makmur meskipun alamnya kaya dan subur dan pemerintah menyalurkan dana yang cukup besar.

Di era digital, idea mempunyai harga yang tinggi (High cost), oleh sebab itu harus ada property rights yaitu menghargai hak cipta. Perlu ada kepastian hukum yang jelas, misalnya tentang kontrak kerja sama. Supaya targetnya itu jelas. Tidak terindikasi permainan uang rakyat antara kedua belah pihak. Lima point di atas bukan sesuatu mudah tetapi harus dicoba.

Tantangan Indonesia & Papua

Ada 2 tantangan Indonesia Secara Nasional. Pertama, Globalisais dan modernisasi makin memarginalisasi masyarakat miskin, & kedua, kemajuan linier tetap ketertinggalan eksponensial dalam era digital. Ketahanan pangan Indonesia misalnya, tanah Nusantara sangat subur dan relatif murah dan memilki target industrisasi agro Internasional. Tetapi apa masyarakat sudah makmur? Ini tantangan bangsa Indonesia. Karena tanah nusantara yang subur, banyak investor asing yang masuk di Indonesia. Mereka masuk dengan modal yang besar, technology yang mampuni, manajement modern yang siap, akses pasar, dan profit sentris. Mereka masuk dan mengelola tanah nusantara ini, sehingga masyarakat Indonesia di daerah-daerah seperti Papua, khususnya masyarakat tani menjadi termarginalkan dan kehilangan tanah adat.

Kondisi tersebut terjadi karena kurang modal, kurang technology, manajement tradisional, dan tidak ada akses pasar. Dengan demikian, Kemiskinan terus ada dan tidak akan tuntas-tuntas. Investor masuk, negara tidak pernah menciptakan incentives market, sehingga mereka selalu melaporkan kepada negara dari sisi kerugian, tidak mau jujur dalam akuntablitas. Lain sisi, tidak ada landasan hukum yang jelas (contract laws) dengan investor sehingga sulit menciptakan kemakmuran rakyat Indoensia.

Untuk realitas Papua sendiri, yang sedang terjadi dan menjadi tantangan adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Emosional kesukuan (Tribalisme), Historical Story, dan Moralitas. Tentang moralitas, cerita apa yang kita dapat di Papua? kapitalisme tanpa moralitas, eksploitasi terhadap ciptaan Tuhan yang paling agung, manusia; eksploitasi lingkungan (tentang “Teritory” tanah adat, hingga hari ini menjadi awal konflik di seluruh tanah Papua), ini tantangan Papua yang harus dibereskan sebelum berbicara tentang kemakmuran, Papua tanah damai, dan lainnya. Historical story adalah luka dalam daging, ditambah lagi eksploitasi tanpa moralitas dan tanah adat? Lantas apa yang terjadi di Papua?

SMART VILLAGE

Jokowi mercang Sembilan program prioritas. Sembilan program itu disebut Progam Nawacita. Pada point ketiga berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” selama lebih dari 6 tahun program tersebut tidak terlihat gaungnya di desa-desa. Anggaran Dana Desa dimainkan para opportunity di kampung, mulai dari pendamping sampai orang-orang yang ada di kampung bersangkutan. Pemda melalui dinas terkait tidak punya kapablitas untuk menerjemahkan Nawacita Jokowi. Bupati pun tidak memperdulikan realitas dan tidak paham Nawacita Jokowi. Akhirnya semua kembali kepada realitas yang ada yaitu kemiskinan dan ketertinggalan. Pendamping tidak paham realitas kampung, dinas selalu mengaminkan RAB pendamping, dan tidak mau berkomunikasih baik dengan masyarakat desa. Banyak menciptakan calo-calo di dinas sampai pendamping dan masyarakat kampung, dan outputnya adalah pelaporan manipulasi dan menekan masyarakat terus berada dalam kemiskinan yang tinggi.

Smart Village merupakan sebuah idea untuk membangun kampung. Bagimana menciptakan anak-anak dan masyarakat di Kampung “Mencintai dan memiliki daerahnya” Smart Village hadir di kampung melalui sebuah Pengkajian Budaya Papua dan Modernisasi yang harus real dan komprehenship. Karena prinsipnya adalah harus dimulai dengan apa yang ada di kampung. Artinya barang budaya menjadi modal dasar pengembangan komunitas masyarakat kampung di Papua. Ada tiga nilai bisnis yang sustainable yang harus dibangun, yaitu Ekonomi (Smart Ekonomi), sosial (smart organization), dan lingkungan (Smart Facilty). Konsep ini akan mempu menjawab tantangan tanah nusantara yang subur tapi masyarakat hidup miskin itu. PBPM tahap 1. Di mulai dengan apa yang ada di Kampung, yaitu Tanah, air, udara, dan proses. Dalam memproses itu membutuhan Integrator. Integrator adalah orang siap membantu masyarakat (orang yang progresif mengabdi untuk bangsa). Di kampung akan dibuat perusahan yang mampu mengelola SDA yang ada seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dll, dan dibawa hasilnya ke pasar. Masyarakat mulai belajar, teknologi, nilai uang, pasar, dan manajemen operasional bisnis. Kemudian setelah berkembang, perusahan kampung menyediakan Credit Union untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usaha lainnya. Sambil mengajarkan masyarakat untuk berinovasi dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di kampung. Dari hasil yang ada, bisa mendirikan sebuah yayasan yang dapat mengurus pendidikan (formal dan non-formal), kesehatan, infrastruktur, dan pelatihan entrepreneurship & management. Dalam proses ini, yang paling penting adalah Data Base. Data Base yang akurat mampu mendorong kampung untuk dapat meningkatkan produktivitas, wewenang, alat, lingkungan, kreativitas dan menekan turun biaya hidup.

Ada empat landasan Smart Village: Keteraturan (order), harkat (Dignity), kesejahtraan (prosperity), dan kebebasan (liberty). Ini sebuah pikiran (idea) yang bisa kami bagian untuk kemajuan kampung di Papua. Tergantung Pemda, mau dibawa ke mana Papua ini? Terus terpuruk atau ingin berubah dan mengejar globalisasi?. SMART VILLAGE mendorong masyarakat di Kampung untuk berkembang melalui pengembangan pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat akan terus didorong dari sisi profit (belajar pasar, teknologi, dan operasional manajement). Supaya hal itu terjadi, masyarakat harus seperti apa? Keimanan bagimana? Kesehatan seperti apa? Dan seterusnya dari sisi non profitnya.

Referensi:

Pengkajian Budaya Papua & Modernisasi (PBPM, Papua), Yayasan Alirena, Jakarta

Smart Village, CeritaMasaDepanPapua, Eng Go.

BPS, Republik Indonesia, dan Provinsi Papua

Penulis: Salmon Kasipmabin, Anggota Aplim-Apom Research Group yang sedang Meneliti Budaya & modernisasi Papua di Yayasan Alirena, Jakarta.