Bantuan Pemerintah Daerah Tidak Menjamin Masyarakat Terhindar Dari Bahaya Covid 19

Oleh Ferdinandus Bamulki, S.IP)*

Beberapa bulan terakhir setelah diberlakukananya PSBB di seluruh wilayah Papua masyarakat semakin panik. Kepanikan ini berlangsung bersamaan dengan informasi tentang kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran BLT dan bantuan bentuk lainnya bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Pergumulan masyarakat semakin menjalar tanpa terkontrol ketika masyarakat mengetahui secara pasti nilai anggaran yang dianggarakan dalam rangka penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 oleh Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam rangka pengelolaan dan pemamfaatan anggaran tersebut penulis sudah pernah mengusulkan lewat tulisan sebelumnya di media ini agar para wakil rakyat bisa membentuk panitia khusus dan bekerjasama secara sinergis dengan tim gugus tugas penanggulangan pencegahan pandemi covid-19 bentukan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan anggarannya tepat guna dan tepat sasaran. Supaya kontrol masyarakat dalam pemanfaatan anggaran tersebut diwakili oleh wakil rakyatnya agar tidak memunculkan gerakan masa yang dinakodai oknum-oknum anggota wakil takyat atas nama institusi wakil rakyat tanpa koordinasi dengan pimpinan legislative (menjaga marwah lembaga dewan), masyarakat yang terdampak dapat terlayani dengan baik.

Usulan saya melalui tulisan yang pernah dimuat di media ini belum ada progresnya oleh pimpinan dewan. Bahkan belum ada upaya dan tanda-tanda langkah tanggap cepat yang dilakukan. Sementara ditataran masyarakat kecil menegah dan bawah secara rutin dan kontinyu mengobralkan obrolan masyarakat intelektual di sejumlah media sosial. Penguatan opini publik ini semakin hari semakin tidak terkontrol dan menjurus pada fragmentasi politik.

Di seluruh dunia sedang menghadapi bahaya pandemi virus corona, tidak hanya masyarakat Pegunungan Bintang saja. Kita sedang menghadapi bencana kemanusiaan. Bencana kemanusian yang dibutuhkan kerjasama, saling tolong-menolong dan saling memproteksi. Dalam situasi tanggap darurat bencana kemanusiaan ini tidak ada yang bisa menjadi malaikat selain Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemerintah Daerah pun tidak bisa diharapkan hadir sebagai malaikat yang menyelamatkan masyarakatnya dalam hal menghadapi bencana kemanusiaan ini.

Karena itu masyarakat Pegunungan Bintang perlu bekerjasama antar individu maupun kelompok untuk saling menjaga dan saling memproteksi diri dari bahaya pandemi virus corona yang sudah sangat berkembang pesat di Papua saat ini. Upaya dan niat baik untuk saling menjaga dan memproteksi itu yang perlu digelorakan bukan sebaliknya. Selama beberapa minggu terakhir ini masyarakat Pegunungan Bintang lebih khusus intelektual sangat vokal menyeruhkan bantuan, bantuan dan bantuan dari Pemerintah Daerah. Seakan-akan usaha dan upaya untuk menyelesaikan persoalan pandemi virus corona ini adalah urusan Pemerintah Daerah. Pandangan ini sangat dangkal dan keliru menurut saya.

Masalah pandemi covid-19 adalah masalah bersama karena masalahnya adalah tentang bencana nasional kesehatan  kemanusiaan. Bencana ini harus dihadapi bersama-sama. Tinggalkan  ego sektoral elit politik yang sudah lama dirajut membentuk gugus-gugus kelompok masyarakat yang memainkan peran politik pragmatis di Pegunungan Bintang. Saya berharap siapapun dia yang ingin berpendapat atau berasumsi, memberikan saran, pandangan, solusi dan kritikan supaya tidak selalu merong-rong opini publik untuk membicarakan bantuan, bantuan, dan bantuan dari Pemerintah Daerah. Hal ini karena : (a) tanpa masyarakat atau intelektual memberikan tanggapan, masukan dan kritikan dalam bentuk apapun Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan sesuai petunjuk penyaluran dan besaran jumlah bantuan serta sasaran penyaluran bantuan sesuai dengan mekanisme penyaluran bantuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) berbagai macam tanggapan, kritikan, usulan dan pendapat dalam menyaluran bantuan keuangan, barang atau jasa dalam rangka membantu masyarakat semakin mengerucut pada sebuah pembenaran umum yang bias politik; (c) saat ini terjadi sebuah penguatan opini publik yang cenderung mengesampingkan upaya memproteksi diri dari bahaya pandemi corona dan lebih menekankan pada upaya Pemerintah Daerah dalam memerangi convid-19. Sementara tidak ada upaya masyarakat secara individu dan kelompok dalam menghadapi covid-19; (d) fenomena penguatan opini publik tentang posisi, kedudukan, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penanganan covid-19 secara tidak langsung sudah mengajarkan masyarakat untuk selalu berharap bantuan dan campur tangan pemerintah. Mindset masyarakat dikuatkan melalui sebuah upaya penguatan opini publik sebagai bentuk upaya membuat pembenaran umum bahwa bencana kemanusiaan ini tanggungjawab Pemerintah Daerah. Padahal sesungguhnya masyarakat secara individu dan kelompok memiliki tanggungjawab yang sama dengan pemerintah dalam menghadapi pademi covid-19.

Melalui tulisan ini saya ingin memberikan saran agar siapapun dia yang masih hidup dan selamat dari bencana kemanusiaan ini agar selalu mengandalkan Tuhan, selalu proteksi dini bagi diri sendiri dan sesama, selalu berkoneksi dengan sesama atau orang lain secara personal maupun secara berkelompok dan turut aktif dalam memberikan layanan seperlunya bagi sesama agar bisa saling memproteksi diri secara dini dari bahaya pademi covid-19. Segala bentuk bantuan dan layanan jasa, barang maupun uang dari pemerintah adalah stimulan lain yang bersifat bantuan lain. Mari bersama melindungi diri dan sesama melalui pengolaan pola hidup sederhana dari rumah dan tempat tinggal kita agar kita selamatkan dunia dari bahaya covid-19.

Penulis adalah ketua Yayasan Bina Bintang Cahaya Kasih Pegunungan Bintang