Catatan Kelam Operasi Militer Di Pegunungan Bintang Yang Berkelanjutan Pada Masa Covid19

Oleh: Ningdana.O)*

Pengantar

Operasi Militer di Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan bagian dari agenda Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempertahankan Tanah Papua. Operasi Militer di Pegunungan Bintang dilakukan semenjak tahun 80-an sampai awal tahun 2000-an  di beberapa distrik, yaitu Kiwirok, Batom, Okbibab dan Oksibil (sepanjang Oksop). Operasi Militer tersebut berhenti pada awal tahun 2000-an setelah Otonomi Khusus Papua. Kemudian dilanjutkan  tahun 2020  di Distrik Serambakon dan Distrik Oksop. Agenda yang mereka jalankan sama, yaitu  untuk menghentikan pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) bersama sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Dalam pelaksanaan Agenda Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat sayap militernya Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah banyak meninggalkan kisah tragis dan kelam di Pegunungan Bintang.

Pada bagian awal ini penulis akan mengungkap data-data korban pelanggaran HAM masa lalu dan beberapa strategi TNI untuk melancarkan Operasi Militer pada tahun 90-an  dan saat ini di Distrik Serambakon dan Oksop.

Masyarakat Dijadikan Sebagai Kurir/Informan

Untuk  mengungkap strategi yang pernah dipakai TNI dalam pelaksanaan operasi militer dengan memanfaatkan masyarakat lokal, penulis menggali informasi  dari catatan yang ditinggalkan oleh Alm. Marten Taplo Ibek. Beliau adalah korban sekaligus saksi dari operasi militer di kampungnya di  Kiwirok pada 7 Oktober 1993 sampai 5 November 1993. Operasi dilakukan oleh Kesatuan Maleo Yonif 752 yang dipimpin oleh Bripka Taiyeb selaku Danpos pada saat itu. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, TNI menggunakan masyarakat lokal sebagai informan, menyogok mereka dengan sembako seperti supermi 1 karton, sepasang  pakaian loreng bekas, dan sebungkus biskuit.  Tugas mereka adalah  mencari keberadaan TPNPB-OPM dan melaporkan kepada TNI untuk mempermudah mereka  melakukan penyisiran ke kampung-kampung yang diduga tempat keberadaan Anggota TPNPB-OPM.

Kurir/Informan tidak hanya memberikan informasi keberadaan TPNPB-OPM, namun sering juga melaporkan orang yang berpotensi untuk melakukan perlawanan terhadap TNI seperti anak-anak muda, orang tua yang bertubuh kekar atau kepala Suku pun sering dilapor sebagai pihak yang melindungi TPNPB-OPM. Terlepas dari itu, informan juga sering memanfaatkan situasi tersebut, misalnya ada masalah dengan orang tertentu mereka sering memberikan informasi palsu kepada TNI dengan tujuan  penangkapan bahkan pembunuhan terhadap orang yang bermasalah dengannya. Jalur informasi yang disampaikan ke TNI pun berbeda-beda, ada yang informan menyampaikan langsung ke TNI ada juga melalui perantaraan LINMAS setempat.

Pada masa ini terjadi banyak peristiwa kelam, banyak sekali masyarakat yang kehilangan harta benda dan bahkan nyawa. Beberapa korban pembunuhan oleh TNI  pada saat itu adalah sebagai berikut: (1) Alm. Roniel Taplo dari kampung Kiwi, (2) Alm. Heapkauweng Taplo dari Distrik Kiwirok Bagian Utara, (3) Alm. Okbalam dari Distrik Kiwirok, (4) Alm. Manga Taplo dan Anaknya  (5) Alm. Marius Kakadoki Taplo dari Distrik Kiwirok Bagian Barat, (6) Alm. Tiberias Kakadi Dari Okyako, (7) Alm. Papak Tomi Bidana dan (8) Alm.Tomi Maiweng dari Okyako Mongham. Selain itu, sekelompok pemuda di Distrik Okhika yang belum teridentifikasi.

Berangkat dari serangkaian peristiwa penyerbuan, perampokan, penyiksaan, stigmatisasi, adu domba, penindasan sampai pada pembunuhan yang terjadi di tahun tersebut di atas maka Operasi Militer di Pegunungan Bintang bukan sesuatu yang baru namun peristiwa kelam yang diulang kembali untuk mengorbankan masyarakat sipil  dengan dalil yang beda namun agenda yang sama yaitu operasi militer terhadap masyarakat Pegunungan Bintang dengan memanfaatkan isu penegakan hukum terhadap TPNPB-OPM yang telah mengambil senjata milik TNI setelah jatuhnya Helicopter di Gunung Botak dekat Distrik Oksop.

Persekongkolan Pemda Bersama TNI Dalam Pelaksanaan Operasi Militer di Pegunungan Bintang Bertentangan Dengan Kebijakan Gubernur Provinsi Papua

Dalam melaksanakan agenda Pemerintah NKRI, TNI sebagai sayap militernya tentunya mempunyai strategi khusus untuk melaksanakan tugasnya. Strategi yang digunakan salah satunya ialah pendropan militer secara besar-besaran ke Distrik Serambakon untuk berperang melawan TPNPB-OPM guna mengambil kembali senjata yang sudah diambil oleh TPNPB-OPM sejak jatuhnya helicopter milik TNI yang menewaskan 12 orang Pasukan beserta Pilot dan Co Pilot. Helicopter itu juga membawah11 pucuk senjata termasuk 1 Pistol menuju Ndugama. Pendropan militer yang dilakukan sangat bertentangan dengan kebijakan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, sebab dua hari sebelum pendropan militer yang juga  termasuk penumpang secara resmi dibatasi akses penerbangan untuk mengangkut penumpang. Kebijakan itu disampaikan oleh gubernur Lukas Enembe usai memimpin rapat FORKOPIMDA mengenai COVID-19 pada 24 Maret 2020.

Namun Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka tidak mengindahkan keputusan Gubernur lalu mengizinkan TNI melakukan Pendropan Militer di tengah pihak lain sedang memerangi Pandemi Virus Corona. Selain menggunakan pesawat Trigana pihak TNI menggunakan Helicopter ke Distrik Seram dan ke Distrik Oksop melakukan penyisiran di kampung-kampung yang diduga melindungi TPNPB OPM. Penyisiran tersebut membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama TNI melakukan swiping dan penyisiran rumah-rumah warga yang ditinggalkan maupun yang ada penghuninya dan beberapa rumah dijadikan sebagai Pos. Menurut informasi masyarakat setempat, pada saat interogasi TNI mengatakan kami tidak akan pergi sebelum senjata itu dikembalikan.

Pada masa operasi militer seperti ini mestinya Pemerintah Daerah mengayomi masyarakat sipil, tetapi malah kebalikannya membiarkan masyarakat menyelamatkan diri dengan bersumbunyi di hutan-hutan. Apalagi saat ini seluruh Dunia sedang menghadapi bencana non alam yang memakan banyak korban dan terjadi musibah kelaparan dimana-mana, tentu ini membuat masyarakat akan korban ketakutan dan sekaligus korban kelaparan. Mestinya Pemerintah Daerah meminta TNI berhenti melakukan operasi supaya semua fokus mencegah Virus Corona di Daerah Pegunungan Bintang. Sebab di Kabupaten lain Pemerintah sedang sibuk memerangi Virus Corona. Pemerintah Pegunungan Bintang malah lebih fokus ke masalah  jangka panjang atau masalah besar yang hanya bisa diselesaikan ketika Hak Politiknya diberikan, yakni Kemerdekaan Bagi Bangsa West Papua. Sangat ironis karena tidak ada informasi sedikitpun mengenai usaha preventif yang dilakukan PEMDA dalam rangka mencegah Virus Corona di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Solusi Yang Ditawarkan

     Pertama, Pemerintah Daerah segera meminta pihak TNI berhenti melakukan Operasi Militer di Distrik Serambakon &  Oksop supaya semua fokus untuk memerangi  Pandemi Virus Corona.

     Kedua,  Pemerintah Daerah segera bangun pos-pos di setiap Distrik supaya ketika ada PDP langsung diisolasi di Pos tersebut sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum.

      Ketiga, Pemerintah Daerah mesti siapkan BAMA cadangan supaya ketika ada ODP atau PDP langsung dikarantina dan semua kebutuhan ditanggung PEMDA guna memutus rantai penyebaran Virus Corona.

Keempat, Pemerintah Daerah mesti menyediakan  tempat atau gedung khusus untuk  orang yang terkena virus Corona agar tidak tercamur dengan pasien penderita penyakit lainnya. Hal ini untuk memudahkan kerja-kerja tenaga medis.

Penulis Adalah Aktivitas Kemanusian dan Anggota Aplim-Apom Research Group