Pegunungan Bintang Dalam Tumpukan Masalah

Oleh: Ningdana.O)*

Pengantar

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu menghadapi berbagai masalah. Masalah selalu hadir tanpa diundang dan tanpa memilih kepada siapa ia harus datangi. Masalah seringkali dikaitkan dengan kesialan, bencana, ketidakrelevanan dengan  harapan serta ketidakcocokan dengan hal-hal tertentu. Terlepas dari itu, hakekat dari masalah tidak selamanya membawa dampak buruk, tapi juga sering kali masalah juga hadir sebagai bentuk peluang untuk membuat seseorang kuat dalam memperbaiki kelemahan yang ada dalam diri setiap individu dan menyadarkannya agar tetap berpikir positif dalam menghadapai berbagai persoalan hidup.

Berangkat dari uraian singkat, maka penulis akan membatasi lingkup pembahasan dalam artikel ini, yaitu: masalah seputar Kabupaten pegunungan  Bintang. Namun penulis  sedikit menyentil dari luar Kabupaten Pegunungan Bintang yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan di Pegunungan Bintang. Dalam artikel ini  penulis tidak mengkaji seluruh masalah secara detail, tetapi hanya sebagian masalah besar yang dihadapi publik saat ini dan sudah dipahami baik oleh penulis. Berikut adalah masalah di Pegunungan Bintang.

Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bupati

Bupati yang dilantik oleh Gubernur Povinsi Papua pada tanggal 17 Februari 2016 ini mendapat mosi tidak percaya oleh masyarakat Pegunungan Bintang melalui DPRD setempat. Adapun dasar mosi tidak percaya masyarakat OK dan ME/MEK terhadap Kepemimpinan Bupati Costan Oktemka, yaitu:

Pertama, merosotnya pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, berkurangnya peredaran uang, khususnya di Oksibil sebagai barometer pertumbuhan ekonomi daerah Pegunungan Bintang, sumber utama pertumbuhan ekonomi, yaitu APBD yang dibuat paket-paket  proyek hanya digunakan untuk memperkaya diri, kelompok partai politik, tim sukses, keluarga dekat dan kelompok kepentingan lainnya.  Hal ini menyebabkan berbagai tatanan kehidupan sosial menjadi rapuh. Seperti, angka pengangguran yang terus meningkat. Pengangguran tidak hanya para pekerja proyek atau masyarakat yang belum sempat mendapat kesempatan pendidikan seperti masyarakat lainnya, namun banyak orang yang tamatan SMA, Sarjana dan Master-pun turut ikut andil dalam menambah angka barisan pengangguran.

Kedua, persoalan sosial, yaitu perjudian seakan-akan sudah legal di ibu kota kabupaten,  seperti togel, putaran, biliyard, ludo king, dan lain-lain. Berbagai macam perjudian tersebut membuat masyarakat terlalu terlena dan nyaman karena menghasilkan pundi-pundi rupiah tanpa kerja keras. Mereka yang bermain judi inipun kerapkali mengatakan jika tempat perjudian ini ditutup kami mau makan dari mana?.  Artinya mereka menolak perjudian  ditutup karena sudah menjadi sumber pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, banyak pemuda yang jatuh ke dalam lingkaran narkoba, hisap aibon dan minuman keras. Masifnya pemuda yang terlibat dalam dunia ini karena kurang adanya kegiatan positif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bisa meningkatkan potensi  muda/i Negri Ok dan Me/Mek, seperti  sepakbola, volly, basket dan sebagainya. Jika pemerintah serius mestinya  membangun fasilitas olahraga dan seni, misalnya bangun lapangan futsal untuk publik.  Fasilitas lapangan futsal saat ini belum ada di  Oksibil, padahal ini olahraga yang sangat familiar dan diminati oleh kalangan muda dewasa ini atau fasilitas lainnya seperti tempat GYM. Pemerintah mesti melihat potensi dan peluang yang ada untuk pengembangan SDM muda/i agar tidak terjerumus ke hal-hal yang merugikan masa depan bangsa.

Ketiga, pengangkatan dan pemberhentian pejabat Pemerintahan semaunya Bupati tanpa melalui proses yang benar. Terutama selalu dilakukan di luar jam dinas dan melantik orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan regulasi.  Lebih fatalnya  kurang adanya keberpihakan terhadap orang asli Ok dan Me/Mek. Hal tersebut membuat   banyak ASN yang mengeluh dan tidak fokus bekerja. Lebih banyak waktu  mereka habiskan untuk bermain judi. Mereka sering menitipkan absen ke teman sekantor hanya untuk bermain judi togel. Tidak sedikit ASN yang meninggalkan tempat tugasnya lalu pergi  ke Ibu Kota Kabupaten untuk bermain judi  karena keterlambatan pengiriman gaji.

Keempat, kurangnya perhatian serius terhadap pengembangan SDM melalui pendidikan formal. Contohnya tampak dari kantor  Dinas Pendidikan yang sering berpindah-pindah, pemberhentian bantuan studi dan beasiswa kepada seluruh mahasiswa secara sepihak yang mengorbankan ribuan mahasiwa termasuk penulis. Dana pendidikan yang dianggarkan dalam APBD dipolitisir dengan mempercayakan ketua-ketua partai guna menangani bantuan pendidikan tanpa dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut membuat biaya pendidikan dipolitisir,  MOU dengan mitra kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan diberhentikan secara sepihak, misalnya Yayasan Binterbusih dan  Universitas Sanata Dharma.

Kelima, pengelolahan keuangan menggunakan sistem satu pintu yang mana semua diatur dan dikendalikan oleh bupati Costan Oktemka sendiri secara otoriter. Sistem yang diterapkan pemerintahan Costan Oktemka dan jajarannya saat ini kurang mendapat simpati masyarakat Aplim Apom Sibilkaer karena APBD triuliunan sama sekali tidak membawa perubahan.

Berdasarkan sejumlah masalah tersebut maka mosi tidak percaya masyarakat Pegunungan Bintang  dimulai dengan membakar rumah pribadi Bupati Costan Oktemka pada tanggal 12 April 2018 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pegunungan Bintang. Mosi tidak tercaya itu selanjutnya  diperjuangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim 9 ini sampai di Mahkama Agung.  Sudah ada keputusan yang bernada positif untuk memberhentikan Bupati Costan Oktemka tetapi dimentahkan oleh oknum pejabat di Kementerian Dalam Negri dan Pemerintah Provinsi Papua.

Meletusnya Perang Antara TPNPB KODAP XV/Ngalum-Kupel vs TNI

Bagian ini penulis  awali dengan mengutip salah satu ungkapan seseorang yang bersejarah bagi Rakyat West Papua, yakni:

“Bangsa Indonesia yang datang itu dengan sekejap saja menipu dan menguasai Tanah Bangsa Papua yang selama puluhan tahun kami persiapkan mereka untuk masa depan bangsanya sendiri” (Izaak samuel kijne kepada istrinya, Johan Regina Uitenbogaard, pada tahun 1970 usai ia tahu betapa manipulatifnya Penentuan Pendapat Rakyat, 14 juli 1969-2 Agustus 1969. The Act of Free Choice dikritiknya sebagai The Act of No Choice.)

Perlawanan yang dilakukan oleh TPNPB terhadap TNI memiliki sejarah yang kelam dan panjang yang mana perlawanan ini dimulai sejak 26 juli 1965 sampai saat ini. Dimana gencarnya serangan Militer Indonesia disambut  hangat oleh OPM yang dikomandoi para tokoh  Pegunungan Arfak dan Biak. Pemimpinya ialah Tokoh Karismatik Johan Ariks yang menggandeng bekas anggota Papoea Vrijwillingers Korps (PVK). Perlawanan itu bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh bagi Bangsa Papua Barat, sebagaimana dikisahkan George Junus Aditjondro dalam Cahaya Bintang Kejora Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM (2000).

Yoris Raweyai mencatat ada sekitar 14 pemberontakan OPM sepanjang 1965 hingga 1995, diantaranya terjadi di Makbon, Irai, Erambo, Sausapor, Manokwari, Ubrub, Enarotali, Jayawijaya hingga Timika. Dewasa ini sebagai lanjutan dari perjuangan di atas tersebut, di kabupaten Pegunungan Bintang Perang digulirkan kembali sebagai bentuk penolakan atas kedudukan Orang Asing (Pemerintah Indonesia). Perang yang sedang berlangsung sejak tanggal 28 Maret 2020 bukanlah semata-mata  untuk mempertahankan 10 pucuk senjata api dan 1 pistol yang sudah ditemukan oleh TPNPB KODAP XV dari korban helicopter milik TNI yang menabrak gunung, tetapi ini adalah lanjutan perjuangan yang selama ini diperjuangkan oleh Rakyat Bangsa New Guinea Raad (WEST PAPUA).

Perang  yang sedang bergulir ini bukanlah pemberontakan oleh Teroris, KKB, KKSB, Preman dan labelisasi lainnya yang dilakukan pihak TNI sebagai sayap militer Pemerintah Republik Indonesia dengan dasar yang samar-samar guna menuntut Pemerataan pembangunan infrastuktur yang tujuannya tidak jelas arahnya, bukan juga untuk meminta uang ataupun bentuk lainnya. Tetapi ini adalah perang yang digencar oleh TPNPB yang juga memiliki struktur organisasi yang jelas sebagai sayap Militer Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB menuntut Kemerdekaan Penuh Rakyat Bangsa West Papua dari segala bentuk kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme barat, nasional, maupun lokal (para jongos). Oleh karena itu,  diharapkan supaya Pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah Pegunungan Bintang tidak mengejar asapnya tetapi lebih berfokus kepada bara apinya guna menyelesaikan peperangan ini. Sebab menurut hemat penulis, perang terebut tidak akan berhenti dan tidak akan mengembalikan senjatanya karena TPNPB mempunyai prinsip perang dan tujuan perang yang sudah di sudah dipahami pemerintah Kolonial Indonesia tetapi pura-pura tidak paham.

Satu persoalan serius yang mesti mendapat perhatian semua pihak adalah pengiriman Militer yang berlebihan sedang merusak psikologi masyarakat Pegunungan Bintang,  khususnya untuk masyarakat di Distrik Serambakon, Kota Oksibil dan Distrik. Sebab aktivitas Operasi Militer yang mereka lakukan ini hanya memperkeruh situasi dan kondisi krisis kesehatan akibat COVID-19 yang melanda dunia. Mestinya pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas  daerah setempat tidak mengiyakan dan mengelakkan pendropan berlebihan ke kampung-kampung untuk melakukan penyisisran dengan alasan kepentingan Negara. Walaupun kepentingan negara Pemda punya kewenangan untuk mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan tertentu guna menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat apalagi sekarang ini kita Rakyat West Papua dihadapkan dengan ganasnya virus Pandemik yang juga tidak menutup kemunginkan akan memusnahkan kita. Jika tidak diantisipasi masyarakat Pegunungan  Bintang akan menerima kedatangan tamu yang sama ganasnya dengan tamu yang sekarang ini mengganggu psikologi masyarakat akar rumput.

Menurut penulis sangat tidak manusiawi jika operasi seperti ini dilakukan disaat-saat seperti ini, kalaupun ini agenda penting, mestinya dilihat berdasarkan bobot kepentingan yang lebih besar, yaitu perlidungan dan keselamatan Rakyat. Masyarakat akar rumput tidak ada masalah sama TPNPB karena mereka sejatinya terlahir dan berdiri untuk melindungi rakyat West Papua itu sendiri. Adapun ketika terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil, maka dipastikan bahwa itu pembelot (penghianat) dan hal tersebut wajib hukumnya dalam revolusi. Untuk itu, Pemerintah Daerah diharapkan mengambil kebijakan yang lebih bijaksana  dan prorakyat  dengan memberhentikan Operasi Militer yang sedang dilakukan di Pegunungan Bintang.

Kebijakan Yang Timpang Antara Militer & Masyarakat Sipil Dalam Masa Pembatasan  Pesawat Terbang Penumpang di Papua.

 Ketimpangan yang dimaksud penulis adalah pendropan militer secara besar-besaran bertolak belakang dengan kebijakan social distancing di Indonesia, khususnya di Papua. Pertanyaannya, apakah mereka makhluk manusia yang kebal terhadap virus corona?. Padahal kehadiran mereka dalam berkelompok bisa membahayakan diri sendiri maupun juga bisa turut membawa virus Corona ke Pegunungan Bintang. Pengiriman militer menggunakan pesawat penumpang Trigana Air secara tidak langsung mengindahkan kebijakan Gubernur Provinsi Papua bersama para petinggi seluruh teritori West Papua, bahwasanya 14 hari kedepan tidak ada penerbangan untuk mengangkut penumang (manusia) ke wilayah Lapago, Meepago dan Animha. Mesti diperhatikan bersama sebab semua orang sangat berpotensi untuk menjadi penular, entah dia militer maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu diharapkan tidak melakukan pendropan militer ke Pegunungan Bintang karena kontradiktif dengan upaya penanggulangan virus corona oleh pemerintah.

Mesti kita waspadai karena virus yang ditemukan di Kota Wuhan-China ini sangat ganas dan tidak membeda-bedakan kelas atau golongan, entah kelas bawah, menengah maupun atas,  orang theis ataupun atheis bisa menjadi korban virus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mesti fokus pada penanganana virus corona bukan kaget-kaget dengan situasi lalu bersekongkol dengan militer yang punya agenda lain untuk membawa malapetaka bagi  masyarakat Pegunungan Bintang. Akan bermanfaat dan diacungi jempol jika tentara berpakaian loreng berkamuflase lalu beralih jadi tentara berpakian putih untuk membantu masyarakat mencegah dan  mengatasi virus corona di Tanah Papua.

Beberapa Solusi Yang Ditawarkan

Beberapa solusi yang ditawarkan untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial  di Pegunungan Bintang adalah sebagai berikut:

Pertama,  solusi untuk mengatasi penyakit sosial yang sudah menjamur di Ibu Kota Pegunungan Bintang, yaitu:  Menghidupkan kembali peran KONI dan KNPI dengan memfasilitasi  pengembangan bakat-bakat muda-mudi Ok dan Mek/Mek.  Pemerintah mesti menyediakan fasilitas olahraga serta insfratuktur lainnya seperti lapangan  futsal, lapangan basket, GYM, renovasi lapangan sepak bola Abikbor guna menyiapkan pemain sepak bola profesional seperti tahun-tahun sebelumnya.  Selain itu, Pemerintah Daerah mesti berpikir dan bertindak kreatif memberikan kesempatan atau membuka peluang kerja bagi generasi muda yang tamat SMA, Sarjana dan Master. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisirkan angka pengangkuran yang selama ini menjadi persoalan mendasar di Pegunungan Bintang.

Kedua, solusi  untuk menyelamatkan masyarakat sipil dari ancamanan perang antara TNI dan TPNPB, yaitu:  perlu ada kelompok kerja (Pokja) untuk penanganan pengungsi,  perlu ada pendekatan persuasif atau dialog dari pihak Pemda terhadap masyarakat lokal mengenai pengamanan diri dari perang, penyediaan bantuan darurat kepada pengungsi, pengungsi diintegrasikan secara efektif ke dalam lingkungan baru mereka. Perlu ada  pendataan terhadap rakyat yang terpecah belah akibat perang guna memastikan keberadaan mereka.

Catatan tambahan sebagai penutup artikel ini adalah kita masyarakat Pegunungan Bintang harus banyak  belajar dari daerah lain di Tanah Papua bahwa perang ini tidak akan berakhir sehingga kita mesti bersinergi untuk mengamankan masyarakat yang berada di DOM.  SALAM SADAR COMPANEROS…!!!

Penulis adalah Aktivis Kemanusiaan dan Anggota Aplim Apom Research Group