Media Propaganda Pemerintah Indonesia

OLEH TOMMY ALBERT TOBING

Dalam kasus Papua, Kompas TV tidak sedang menjalankan perannya sebagai pers di wilayah konflik, tapi menjadi corong propaganda salah satu pihak, yakni pemerintah Indonesia. Banyak pemberitaan atau monolog yg dikemas seolah dialog, narasumbernya hanya berasal dari pemerintah dan/atau Orang Asli Papua yang sejalan dengan pemerintah, sementara Orang Asli Papua yang kontra pemerintah tidak dihadirkan, prinsip cover both side dikhianati, padahal warga Indonesia sebagai pemilik sejati frekuensi yang digunakan Kompas juga berhak mendengarkan suara saudari dan saudaranya Orang Asli Papua yang kontra dengan pemerintah. Dialog antara para pihak yang sedang berkonflik sebagai bagian dari proses resolusi konflik sebenarnya bisa difasilitasi oleh mereka, namun Kompas TV memilih mengabaikan tanggung jawab persnya itu.

Dalam kondisi damai bolehkah media berpihak? Saya aliran “boleh” dengan syarat prinsip dan kode etik ditaati, tapi dalam kasus Papua yang punya sejarah puluhan tahun konflik, keberpihakan media dengan mengabaikan kekerasan yang berlangsung puluhan tahun dengan meng-korting-nya jadi beberapa tahun terakhir saja dan spesifik menyasar salah satu pihak saja, hanya akan jadi bahan bakar melestarikan konflik. Selain itu semoga tidak lupa situ itu pers yang dipinjami frekuensi publik, bukan chanel YouTube pendengung yang mau monolog atau dialog suka-suka yang punya chanel. Layani publik bukan rezim!

Kompas TV lebih pemerintah dari pemerintah Indonesia atau bisa juga disebut lebih Mahfud dari Mahfud MD yang meminta agar istilah teroris tidak diikuti kata Papua namun diikuti nama tokoh pimpinannya. Kompas TV justru menciptakan dan menggunakan nama baru: Kelompok Teroris Papua (KTP) dalam banyak pemberitaannya. Mereka dengan sadar dan sengaja melekatkan kata “Papua” dengan kata “teroris”, maka sempurnalah stigmatisasi teroris terhadap orang Papua berkat sumbangsih Kompas TV yang belakangan sepertinya sedang ingin menunjukan sisi nasionalis meradikalnya.

Semoga ada langkah konkrit kedepannya, minimal somasi dengan tuntutan permintaan maaf dari Kompas TV yang disiarkan di frekuensi yang mereka pinjam dari publik. Perlu bayar ganti rugi dengan babi kah? Kalo itu tergantung Orang Asli Papuanya toh, kalo saya paling ikut-ikut acara bakar batunya saja (lewat zoom).