Konflik Bersenjata Di Pegunungan Bintang Diselesaikan Pendekatan Non Kekerasan

Oleh: Uropmabin Vincent)*

Gambaran Situasi Pegunungan Bintang Saat ini

Sejak akhir bulan Maret 2020 dilakukan pengiriman Militer Indonesia dalam  jumlah yang banyak di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mencari  senjata api (senpi) milik korban Heli Copter TNI- AD yang jatuh pada bulan Juni 2019. Selama 6 bulan melakukan pencarian, akhirnya ditemukan warga pada bulan januari tahun 2020 di Pegunungan Mandala Distrik Oksop Kabupaten Pegunungan Bintang.  Pada saat evakuasi korban, pihak TNI tidak menemukan senjata api sehingga meminta masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk mengembalikan senjata api (senpi) kepada TNI  secara langsung ataupun melalui Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang.

Namun, sampai  saat ini belum ada tanda-tanda pengembalian dari masyarakat setempat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar senjata api itu diambil oleh warga masyarakat yang pertama kali menemukan bangkai Heli Copter?. Sebab faktanya heli Copter milik TNI AD yang jatuh tersebut ditemukan hancur dan hanya puing-puing. Hal tersebut menjadi tanda tanya bagi publik sebab asumsinya jika heli copter hancur dan hanya tinggal puing-puing  berarti senjata api juga turut hancur atau dalam keadaan tidak utuh.

Untuk mencari keberadaan senjata api tersebut direspon oleh TNI dengan mengirim pasukan dengan jumlah banyak membuat masyakat panik dan takut sehingga tidak beraktivitas seperti biasanya dan situasi di daerah tidak kondusif.

Masyarakat Pegunungan Bintang saat ini menghadapi dua masalah besar sekaligus, yakni Ancaman COVID-19 dan Kehadiran Militer Indonesia Dengan Jumlah Banyak. Pengiriman militer  mulai  tanggal 28 Maret 2020 untuk melakukan penyisiran dan perlawanan terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang diduga mengambil senjata api.

TPNPB atau  selama ini Pemerintah Indonesia memberi label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKSB) atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSBS). TNI masih melakukan penyisiran di kampung-kampung di distrik Serambakon dan disepanjang Oksop. Bahkan beberapa kampung diberi warning atau tanda merah sebagai kampung-kampung yang diduga melindungi TPNPB, yaitu  Oksop, OkAom, Oksebang dan Okbontenam/Pepera. Hal tersebut membuat masyarakat panik dan waspada.

Pengiriman TNI dalam jumlah banyak dan penyisiran di  distrik Serambakon dan Oksop sangat mengganggu keamanan dan aktivitas perekonomian warga. Apalagi saat ini masyarakat dalam ancaman COVID-19 yang sudah menghabiskan nyawa ratusan ribu penduduk di dunia, termasuk sebagian wilayah Papua. Virus yang pertama kali menyerang manusia di Provinsi Hubey Kota Wuhan China pada tahun 2019 lalu tersebut terus berkembang cepat ke seluruh penjuru dunia. Untuk mengatasi virus tersebut berbagai Negara dan  daerah melakukan kebijakan Lockdown, seperti  di Amerika Serikat, Italia, Malaysia, PNG,  Ghana dan lain-lain.

Dunia saat ini bersatu untuk melawan virus COVID-19, khususnya di Indonesia ada beberapa daerah yang sudah melakukan Lockdown, salah satunya Provinsi Papua karena pertimbangan rumah sakit dan peralatan medis yang sangat terbatas. Dalam situasi dan kondisi demikian lalu ada pengiriman TNI dalam jumlah yang banyak ke Pegunungan Bintang sangat mengancam keamanan dan mengganggu aktivitas perekonomian warga. Sebab saat ini masyarakat panik dan takut militer bukan COVID-19.

Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan pun berjalan kurang efektif. Walaupun keberadaan militer Indonesia dalam jumlah banyak ini adalah misi Negara untuk mempertahankan  Negara dari gangguan apapun, baik dari dalam maupun luar Negeri, tapi dalam situasi darurat kesehatan dunia seperti ini mesti dipertimbangkan dengan baik agar tidak menghambat proses kerja semua pihak untuk memerangi Virus COVID-19.

Penyelesaian Konflik Dengan Pendekatan AHIMSA (Non Kekerasan)

Ahimsa dalam Agama Hindu artinya Non Kekerasan. Ahimsa adalah  perjuangan untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Ahimsa pernah dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India untuk memerdekan bangsanya dari penjajahan Inggris. Ahimsa adalah salah satu contoh yang baik  dan penting sekali untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan militer Indonesia. Sebab perlawanan dengan cara kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah.

Mahatma Ghandi pernah mengatakan bahwa apabila kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka akan melahirkan kebencian dan kejahatan, kemudian mata dibalas dengan  mata, maka seluruh dunia menjadi gelap dan buta. Berdasarkan pandangan seperti ini  Pemerintah Republik Indonesia seharusnya tidak melakukan perlawanan dengan pendekatan militeristik, sebab tidak akan menyelesaikan persoalan senjata api yang diduga diambil oleh pihak TPNPB.

Pendekatan yang bisa ditempuh adalah dialog melalui Dewan Adat, Kepala-Kepala Suku dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, supaya penyelesaianya bisa efektif dan sesuai harapan bersama. Semoga!

Penulis Mahasiswa Pegunungan Bintang, Tinggal di Jayapura