Bangunan Ruko & Wajah Ibu Kota Oksibil Yang Sebenarnya

OLEH : W.YUVENTUS OPKI)* 

Sebuah pemerintah ingin daerahnya harus maju. Maju dengan berbagai dimensi. Maju dan tidak suatu wilayah atau daerah adalah, ada pada kebijakan seorang pimpinan kepala daerah. Apabila seorang pimpinan menjadi pasif, maka apa yang harus dihasilkan? Setiap pemerintah ingin pemerintahannya maju dari berbagai sektoral, seperti sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah pertanyaanya, Apakah Kabupaten Pegunungan Bintang sudah memenuhi keempat unsur di atas? Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab oleh penulis. Tetapi dijawab oleh pembaca sekalian yang sedang membaca tulisan ini.

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Pegunungan Bintang dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Sistim pemerintahan diberlakukan satu loket, membuat proses kemajuan pembanguanan di lima tahun dekade ini menjadi suram dan kehilangan arah kebijakan yang sangat tidak sentral.  Mosi ketidak percayaan rakyat terhadap pimpinan daerah (CODE) menjadi puncak persoalan dan menanam anti politis antara para politisi, para birokrat, para tokoh, dan masyarakat di lingkungan pemerintahan.

Oleh sebab itu, para pimpinan daerah maupun pemerintah swasta tak bisa sinkron dan kooperatif untuk bekerja sama menata pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang yang maju dari ketertinggalan, keterbelakangan, dan keterpurukan, menuju pada masyarakat yang sadar akan dunia digitalisasi.

Akibat kelalaian pimpinan di daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, daerah ini dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, yakni krisis kepemimpinan dan kepercayaan. Akibat dari krisis kepemimpinan disebabkan roda pemerintah menjadi kacau. Penataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ikut tergangu. Di sektor pendidikan misalnya, sejak CODE memimpin, lembaga-lembaga pendidikan yang sudah kerja sama (MOU) dengan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang seperti Yayasan Bintherbusih, Sanata Dharma, Surya University, dan Gadjah Mada di hentikan. Akibat dari pada itu, mahasiswa dari Kabupaten Pegunungan Bintang tidak melanjutkan dan menyelesaikan studinya di luar Papua.

Dalam tulisan ini, penulis bukan untuk membahas tentang kemajuan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Akan tetapi bagaimana wajah ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang yang sesungguhnya yang terkontaminasi dengan pemangku kepentingan pebisnis (ekonomi). Kabupaten Pegunungan Bintang sudah kurang lebih 16 tahun. Kalau sudah 16 tahun, wajah ibu kota seharusnya indah dan enak di pandang mata. Kalau umur sudah 16 tahun, wajah ibu kota hendaknya ditata sedemikian rupa agar wajah kota terlihat sebagai mana layaknya wajah ibu kota yang sesungguhny. Namun, belakangan ini wajah ibu kota yang menjadi kota yang semrawut.

Ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang “OKSIBIL” menjadi tempat persinggahan nyamuk –nyamuk. Dengan gaya kepemimpinan saat ini, bagaimana kita harus mengatur dan mengatasi persoalan yang dihadapi dan menata ibu kota yang serasih. Wajah ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang terlihat semrawut karena beberapa faktor sosial, yakni OKSIBIL jadikan sebagai tempat bisnis ekonomi, bisnis judi, togel, sio, dan putaran. Hampir disetiap sudut kota Mabilabol dan sekitarnya dipenuhi oleh barak ruko-ruko.

Ruko yang dibangun bertujuan untuk menjalankan bisnis sembako. Namun, selain bisnis sembako, ruko juga digunakan bisnis shio, judi togel, putaran dan aktivitas lainnya. Setiap orang (masyarakat) Pegunungan Bintang menjadi perhatian dalam permainan judi (SHIO, PUTARAN, TOGEL, dan Biliar). Bahkan, masyarakat Pegunungan Bintang terlibat dalam melakukan aktivitas permainan SHIO, PUTARAN, TOGEL, dan BILIAR. Ruko-ruko yang dibangun di kota Oksibil ini milik siapa? Apakah milik Orang Pendatang? Atau Milik Orang Pribumi? Menurut pengamatan penulis bahwa ruko-ruko (los) yang dibangun dan sedang dibangun adalah orang asli setempat. Setelah ruko (los) dibangun, pemilik Ruko (Los) disewakan kepada pendatang. Selain orang asli, ada ruko (los) yang di bangun oleh orang pendatang bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu sebagai tuan tanah.

Apakah dengan dibangunya sejumlah barak ruko di ibu kota “OKSIBIL” menjadi suatu kesuksesan dalam pembangunan infrastruktur? Oh tidak. Itu sebagai fasilitas dalam mengembangkan perekonomian daerah. Meskipun demikian, keterlibatan pedagang orang asli (pribumi) sangatlah penting. Maka, pemerintah harus memihak pada orang pribumi untuk pelaku ekonomi di daerahnya sendiri.

Dalam pengamatan penulis, kota Oksibil sebagai Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang, terlihat begitu kurang mantap. Kurang mantapnya adalah di setiap kiri kanan jalan kota Oksibil dibangun barak Ruko. Dan kurang nampak pembangunan pun yang dibangun oleh pemerintah daerah, seperti perumahan dinas, fasilitas olahraga, fasilitas lainnya yang mendukung daya kreatifias masyarakat. Oleh karena itu, bila pemerintah punya inisiatif, perlu membijaki dalam penataan ibu kota yang bebas dari sampah-sampah, seperti kertas, bungkusan, plastik, luda pinang, dan sebagainya. Di kota Jayapura, salah satu contoh adalah Wali Kota Jayapura, BTM menghimbau untuk setiap tokoh, kios, mall, untuk tidak menyediakan kantong plastik demi menjaga kebersiahan lingkungan.

Pemerintah harus jeli melihat kondisi wajah  kota Oksibil sebagai ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Pemerintah melalui BAPPEDA harus betul-betul merancang dan melakukan pemusatan pembangunan tepat guna. Pembangunan yang dimaksud khususnya pembangunan ekonomi. Pemerintah juga harus merumuskan dan menetapkan satu peraturan dearah (PERDA) oleh PERBUP untuk mendukung melakukan transaksi ekonomi antara pedagang lokal dan pedagang non lokal (pendatang). Sebab realita membuktikan bahwa segala roda ekonomi di sekitar kota Oksibil, dikuasai oleh orang pendatang dari masyarakat Jawa, Buton, Toraja, dan sebagainya. Di samping itu, orang pendatang membuka usaha sembako, warung, juga melayani bisnis SHIO, PUTARAN, dan TOGEL.

Orang asli setempat, selain bermain SIPUTO, juga menyediakan tempat bagi orang pendatang untuk melayani permainan SIPUTO.  Sayangnya, kita tidak menyadari hal-hal perjudian tersebut. Permainan SIPUTO, negara sengaja menciptakan budaya malas. Permainan SIPUTO juga negara sedang membunuh karakter manusia Papua khususnya masyarakat Pegunungan Bintang supaya orang malas kerja dan membuang-buang waktu pergi, duduk, berpikir, dan cakar-cakar mas SIPUTO. Di sisi lain, wajah ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang “OKSIBIL” terlihat kurang fun.

Dimanakah ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebenarnya? Apakah di Mabilabol? Di Kukding? Kalau ibu kota ada di Mabilabol-Oksibil, kenapa di kota terlihat ruko/los melulu? Dimanakah pemerintah berada? Apa peran pemerintah dalam membangun ekonomi yang sehat? Kalau wajah ibu kota sudah terlihat kurang enak di pandang publik, maka pemerintah CODE harus berpikir dan menata ulang pemerintahannya agar wajah ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang harus terlihat wajah ibu kota yang sesungguhnya. Untuk dapat menata ibu kota supaya terlihat wajah ibu kota yang sesungguhnya, misalnya relokasikan pusat pembelanjaan transaksi pasar, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta menata ruang pembangunan infrastruktur yang tepat pada sasaran.  Kelima unsur tersebut dilihat dari situasi dan kondisi daerah Kabupaten Pegunungan  Bintang saat ini, sangat memprihatinkan, karena wajah kota Oksibil terlihat bukanlah ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Melainkan, kota Oksibil sebagai pusat perdagangan ekonomi. Singkat kata, Mabilabol-Oksibil adalah pasar. Bukan ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kota Oksibil menjadi pusat perekonomian, maka diprediksikan dua atau tiga tahun akan datang kota Oksibil akan dikuasai oleh kepentingan-kepentingan pelaku bisnis dan masyarakat asli akan disingkirkan dari kota. Oleh karena itu, barak ruko yang dibangun di seluruh kota Oksibil mulai dari Jalan Iwur lari ke kota Mabilabol sampai ke Kampung Kabiding, dibangun untuk siapa? Kalau dibangun untuk ko sendiri, datangkan sembako dan ko sendiri jadi pelaku ekonomi di ko pu tanah sendiri. Kalau ko bikin ruko baru ko sewa ke orang amber, ko stop sudah. Semakin ko bikin banyak ruko dan ko sewa ke orang amber sampe ko pu halaman rumah su tra ada lagi, ko mo bangun ko pu rumah di mana? Semakin hari ko bangun ruko di kiri kanan jalan hanya untuk mendapatkan uang tu, sama saja ko matikan ko pu telanta. Ko sedang ciptakan budaya instan. Kalo bisa tu setelah bikin itu belanja sembako dan ko sendiri jualan, kalo ko pu modal yang cukup.

Menurut pengamatan penulis, bahwa orang kita setelah siapkan kayu, kadang di jual kepada orang pendatang atau bangun ruko untuk disewakan kepada orang pendatang untuk menampung sembako dan alat-alat bangunan lainnya. Setelah habis bulan atau habis tahun tinggal panen. Setelah panen, sebagian sisikan untuk main SIPUTO. Di kota Mabilabol, sebagai Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang, “OKSIBIL” terlihat bukan ibu kota karena terisi dengan ruko-ruko, warung, tempat SIPUTO. Sehingga kadang, penulis tidak mengerti dengan kedaan kota Oksibil saat ini. Apakah kabupaten Pegunungan Bintang lahir untuk membangun ruko, warung, dan tempat bermain SIPUTO?

Penulis mo sampekan untuk ko dan saya. Stop bangun ruko untuk orang pendatang. Karena ko mulai bangun ruko dan sewa ke orang pendatang tu, ko sendiri sedang ciptakan kemiskinan di atas ko pu tanah sendiri. Tra bisa kah ko bikin ruko untuk ko sendiri. Ketika ko bangun ruko dan sewa ke orang pendatang, ko su ciptakan hidup ketergantungan. Artinya ko hidup dari hasil kontrakan itu, tanpa ko tra buat sesuatu untuk ko pu masa depan. Orang pendatang datang bangun ekonomi tu deng modal yang bertalian. De pu suku cadang. De tra datang sendiri, de datang tu dengan de pu sanak saudara, keluarga, om, kakek, nenek, dan sebagainya. Dorang datang tu dengan modal yang cukup besar sehingga mereka dengan leluasa mainkan bisnis ekonomi di ko pu tanah. Jadi para peminat usaha kontrakan ruko agar berpikirlah secara bijak dalam membangun serta menyewa ruko ke orang pendatang.

Setelah bangun ruko dan disewakan kepada orang lain, anda mengundang orang pendatang untuk menutup ruang gerak hidup Anda sendiri. Menurut Ans Gregory da Iry, Antara Bisnis & Politik digambarkan bahwa realitas antara bisnis dan politik adalah dua realitas yang berbeda. Bisnis berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, sedangkan politik adalah untuk upaya mendapatkan pengaruh dan kekuasaan dalam mengatur pemerintahan atau negara. Bisnis bekerja sesuai dengan konsep, pola, cara berpikir dan bertindak secara bisnis, sedangkan politik adalah juga mempunyai konsep, pola, cara berpikir, dan bertindak sendiri secara politik. Atau singkat kata, masing-masing mempunyai aksioma dan paradigmanya sendiri-sendiri. Meskipun demikian, kedaan ini telah berubah. Bisnis dan politik justru saling bersinggung dan saling mempengaruhi. Karena seorang pebisnis sedang berkecimpung dalam dunia politik untuk demi mengamankan bisnisnya, begitu pula seorang politikus, juga terlibat dalam melakukan bisnis atau bekerja sama dengan pebisnis untuk mendukung dalam pemenuhan kepentingan politiknya.

Hal inilah yang sedang terjadi di Kab. Pegunungan Bintang. Apakah wajah ibu kota Kabupaten  Pegunungan Bintang terlihat kurang seksi karena para elit politik juga jadi kelompok borjuis sehingga wajah kota Oksibil jadi kurang seksi? Atau kah kelompok borjuis ikut berperan dalam politik untuk mengamankan kepentingan kapitalnya? Di bagian itu, hanya dipahami oleh elit golongan atas dan menengah karena merekalah yang pelaku utama dalam memainkan roda ekonomi maupun kekuasaan dalam panggung politik.

Dalam situasi saat ini, antara pebisnis dan politis sudah saling bermain, akhirnya roh untuk membangun dan menata pembangunan mulai dari ibu kota ke distrik, desa/dusun mengalami hambatan dan kendala yang sungguh fatal. Padahal, barometer maju tidaknya/berkembang tidaknya pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah Ibu Kotanya. Realitas membuktikan bahwa kalau ibu kotanya sudah sembrawut, bagaimana dengan distrik kota dan dusun/desa yang ada di pedalaman di Pegunungan Bintang?

Wajah Ibu kota terlihat semrawut dan jorok karena arah kebijakan pemerintah yang keliru maka setiap ruko dan warung-warung dibangun seenaknya dan menutupi dan menghilangkan wajah kota Oksibil yang sesungguhnya. Maka untuk menata ibu kota menjadi kota yang sesungguhnya, bagi pemerintah yang akan datang, untuk menata ibu kota yang bersih, nyaman dan indah adalah PR bagi pemimpin baru, bila kepemimpinan saat ini tidak mampu menata pembangunan di ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Kalau tidak, kepentingan pemangku bisnis ekonomi akan menghilangkan wajah Oksibil yang seksi dulu seperti tahun 1950-an (Zaman Belanda) yang pernah injak oleh Misionaris di Sibilbanalbakon. Bangunlah negerimu dengan hati, bukan dengan mata. Boleh pakai mata, tetapi bertindaklah secara bijak dan lakukan dengan hati dan pikiran, bukan dengan emosionalitas.

Penulis Adalah Pengurus KAPP Pegunungan Bintang dan Aplim Apom Research Group (AARG)