Masyarakat Banbanbakon Di Pegunungan Bintang Dalam Ancaman Keamanan

Oleh: Aplimyelankaser A. Asemki)*

Saat ini kami masyarakat Banbanbakon di Pegunungan Bintang menjadi  orang asing di negeri sendiri akibat kehadiran militer Indonesia. Militer dengan jumlah banyak menduduki pemukiman masyarakat untuk melawan TPNPB OPM Dodap XV Ngalum–Kupel yang sudah lebih dulu membangun markas di Babanbakon. Kehadiran militer tersebut akibat 11 pucuk senjata api korban Helikopter MI 17 yang diambil pihak TPNPB OPM tidak dikembalikan kepada militer Indonesia. Oleh sebab itu, mulai akhir bulan Maret sudah dilakukan mengiriman militer untuk lakukan operasi militer melawan TPNPB OPM. Akibat dari itu, semua aktivitas di sekitar rumah maupun di luar memberikan suatu legitimasi baru wajib lapor kepada security bertangan baja yang diperintahkan oleh Negara. Kami tidak sanggup menjalani hidup seperti ini, kapan endingnya lintas tanya dalam benak kami sebentar. Tangis dan duka melanda dalam hati, tak ada ruang tangis bagi kami untuk ditampung, siapa yang akan menghapus air mata penderitaan ini. Kami bingung sendiri kepada siapa harus mengadu. Angin timur yang menyegarkan kamipun dihalau hujan panas pada rahim bumi tempat moyang kami berada.

Banbanbakon adalah tempat moyang kami berpijak dan mengatur segala sesuatu. Terlihat tempat ini nihil, tetapi bagi kami segalanya ada di tanah gersang ini. Setiap manusia di Banbanbakon (atau sering disebut Serambakon) dan segala yang ada telah dikalkulasikan oleh Sang Khalik untuk itu harapan kami tidak boleh dieliminasi secara sengaja oleh siapa pun. Tempat ini pun bagi kami adalah Surga yang jatuh ke bumi untuk menghidupi kehidupan kami secara turun-temurun sampai generasi ke–8 dalam perhitungan per generasi menurut Apiwol Ngenbor. Tempat ini juga merupakan pusat pembagian Om dan Kaka ke seluruh wilayah Aplim-Apom dan termasuk ke seluruh dunia.

Untuk itu,  jangan melakukan aktivitas yang tidak halal di wilayah Banbanbakon karena sama saja memburuh diri sendiri. Kepada pemimpin daerah, Sepkela Abenong Sibilki (kamu sendiri pemilik negeri), jangan pura-pura tidak tahu segera meminta maaf kepada kekesalan rakyat pribumi dan memberikan kenyamanan bagi mereka sebelum matahari terbit. Sedih sekali masyarakat yang tidak tahu apa-apa kena dampak yang menyakitkan. Sekali lagi kami hanya membutuhkan ketenangan, kedamaian dan keadilan.

Alam dan tuannya membutuhkan kebebasan untuk berekspresi seperti dulu, dimana dunia dijadikan Atangki (Maha Pencipta). Melalui kebebasan itulah sebagai akhir dari penderitaan ini. Ternyata dalam lirik musik legendaris asal tanah Papua Black Brothers dalam sampul kasetnya pernah tertulis “Derita Tiada Akhir” itu benar-benar di rasakan masyarakat pemilik Tanah ini. Bahwa setiap kita tidak terlepas dari penderitaan, tetapi siapakah pencipta penderitaan itu? Apakah para kaum kapitalis melalui kaki tangannya? Apakah  dari diri sendiri sebagai pencipta penderitaan itu? Atau apakah dari Tuhan? Silahkan memberikan interpretasi sendiri terkait ketiga pertanyaan tersebut berdasarkan perspektifnya masing-masing.

Ancaman Kehadiran TNI Di Pegunungan Bintang

Kehadiran serdadu bertopeng baja membuat masyarakat menyantap seribu ketakuan saat ini. Selayaknya perang antar Negara atau penjemputan kepala Negara. Keamanan sendiri tidak menyadari bahwa diri mereka diperalat oleh atasannya demi NKRI harga mati. Slogan NKRI harga mati mengorbankan dirinya sendiri.  UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sudah mengamanahkan secara jelas dan tegas, namun fakta yang terjadi di Papua jauh dari yang diatur dalam regulasi tersebut. Seperti obsen C adalah bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliarahan perdamaian  regional dan internasional. Namun faktanya yang terjadi di Tanah Papua tidak seperti diamanahkan UU tersebut. Sehingga yang menjadi pertanyaaan adalah kedamaian seperti apa yang diberikan TNI terhadap masyarakat kecil?. TNI sebagai pelindung masyarakat hanya konsep belaka, sebab selama ini kehadiran mereka jauh dari kemanusiaan dan menyeramkan bagi orang Papua pada umumnya dan khususnya masyarakat Aplim Apom di Pegunungan Bintang.

Sesungguhnya TNI hanya diperalat oleh para pemimpin mereka yang punya bisnis besar di Tanah Papua. Disisi lain, pimpinan Negara tidak memperhatikan kesejahteraan TNI sehingga mereka tidak menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Jika dilihat dari gaji pokok mereka sebenarnya jauh dari yang diharapkan sehingga seringkali TNI menghalalkan berbagai cara untuk menambah pendapatan sebagimana yang terjadi di beberapa daerah di Papua, seperti penjualan miras, togel, penjualan amunisi dan sebagainya.

Berikut adalah gaji pokok TNI yang diatur dalam PP No. 28 tahun 2001 dirubah menjadi PP No. 16 tahun 2019 mengkalkulasikan sebagai berikut: gaji anggota TNI I Tamtama, Prajurit Dua/Kelasi Dua Rp. 2.538.100; Prajurit Satu/Kelasi Satu Rp. 2.617.500; Prajurit Kepala/Kelasi Kepala Rp. 2.699.400; kopral dua Rp. 2.783.900; kopral satu Rp. 2.870.900; Kopral Kepala Rp. 2.960.700. Gaji anggota TNI Golongan Dua (Bintara). Sersan Dua Rp. 3.457.100; Sersan Satu Rp. 3.565.200; Sersan Kepala Rp. 3.676.700;  Sersan Mayor Rp. 3.791.700; pembantu letnan dua Rp. 3.910.300;  pembantu letnan satu Rp. 4.032.600. Gaji Anggota TNI Golongan III (Perwira Pertama), Letnan Dua Rp. 4.425.200; Letnan Satu Rp. 4.635.600; Kapten Rp. 4.780.600. Gaji Anggota TNI  Golongan IV (Perwira Menegah), Mayor Rp. 4.930.100; Letnan Kolonel Rp. 5.084.300; Kolonel Rp. 5.234.400. Terakhir adalah Gaji Anggota TNI Golongan IV (Perwirah Tinggi), Brigadir Jendral Rp. 5.407.400; Mayor Jendral Rp. 5.407.400; Letnan Jendral Rp. 5.750.900; Jenderal Rp. 5.930.400[1].

Dilihat dari daftar gaji pokok yang ada, sisi kemanusiaan dan tingkat resiko tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Berdasarkan data tersebut tidak pantas untuk mereka dijadikan sebagai alat Negara. Sebab mereka punya anak istri harus diperhatikan  kesejahteraannya. Mungkin saja pendapatan lainnya dari proyek konflik yang terjadi di Papua. Salah satunya adalah pertempuran yang dilakukan oleh TNI dan TPNPB Ngalum Kupel di Kabupaten Pegunungan Bintang, Distrik Serambakon, Kampung Seramkatop/Wanbakon?. Semoga tidak seperti demikian.

Dimanakah Suara Pemimpin Umat?

Para pemimpin  umat Tuhan juga berdiam seribu bahasa. Ketika umat Tuhan mengalami musiba ketidakadilan, kegersangan damai dalam hati dan ketidakbebasan dalam kehidupannya. Dimanakah tindakan nayata tritugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja?. Sebagai imam persembahkan segala yang kamu butuhkan sehingga kami pun menikmati ajaran cinta kasih Allah melaluimu. Bertindak sebagai nabi mengantarkan kami kejalan damai dan kebebasan yang selama ini kami impikan itu. Jadilah raja kami untuk memimpin kami keluar dari ketidakadilan yang kami alami ini.  Apakah karena Covid -19 mengacam kenyamanan dan aktivitas gereja sehingga tidak mau mengurus umat yang sementara diperhadabkan oleh binatang buas? Apa solusinya jika situasi sepertu itu? Mohon maaf bukan saya menggurui tetapi memberikan rekomendasi untuk  membuka kembali Kitab Hukum Kanonik No. 747 – § 2, KHK No.834 – § 1, diuraikan secara indah di sana. Terutama kepada Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Jayapura kami mohon sesekali menyuarakan nasib kaum tertindas di altar kudus atau bawah dalam doa persembahan supaya kasih Tuhan itu benar-benar diwujudnyatakan dalam mimbar kudus. Kami sangat merindukan suara kenabian dari yang mulia.

Pertanyaan Kepada TPNPB kodap XV Ngalum–Kupel?

Ada beberapa analisa liar yang kami mempertanyakkan kepada para pejuang pembebasan bagi bangsa Papua. Pokok analisa berupa pertanyaan tersebut kami tujukan kepada TPNPB Kodap XV Ngalum–Kupel di Aplim-Apom. Apakah perjuangan ini murni untuk memperjuangkan pembebasan di atas Tanah Papua demi menentukan nasibnya sendiri ataukah ada indikasi – indikasi lain dibalik ini semua? Kalau memang demi memperjuangkan harkat dan martabat orang Papua dari Sabang sampai Samarai, maka perlu memperhatikan agenda-agenda rutin secara internasional dan nasional. Supaya perjuangan pun berjalan secara serentak di seluruh Tanah Papua. Hanya satu kodap yang bergerak saya pikir hal ini tidalah mudah. Ataukah sengaja menciptakan konfilik horizontal untuk merugikan/mengorbankan sesama anak negeri demi kepentingan kaum feodal atau kepentingan soal makan minum?.

Harapan Kepada Seluruh Rakyat Pegunungan Bintang

Harapan kami rakyat akar rumput Sibil Banbanbakon adalah jangan ada dusta diantara kita sebagai sesama anak negeri Aplim-Apom sibilki. Mari kita bergandeng tangan untuk menata kehidupan yang jauh lebh baik dari hari ini. Izinkan saya mengutip moto Kabupaten Jayawijaya “Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo”(hari esok lebih baik dari hari ini). Kesalahan perorangan cukuplah untuk perorangan dan kesalahan bersama kita tanggung bersama pula. Kami para kaum proletariat menginginkan tiga hal yang telah kami ulas sebelumnya, yaitu; keadilan, kebebasan dan kedamaian. Ketiga hal itu akan mewujudkan saling menerima, menghormati, menyayangi sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang sama dan satu. Ketiga unsur penting di daerah, yaitu lembaga adat, pemerintah dan gereja harus bersatu untuk menyelamatkan tanah leluhur Aplim Apom yang kita cintai.  (Ubi Caritas Et Amor Deus Ibi Est). Yepmum

Penulis adalah Mantan Ketua Asrama Mahasiswa Katolik Tauboria Tahun 2013-2015 dan Aktif Sebagai Anggota  Aplim Apom Research Group (AARG).