Merebaknya Covid-19 & Pendropan Militer Ke Pelosok Papua

Oleh : Ningdana.O

Perjalanan Singkat Covid-19 Dari Wuhan Ke-NEW GUINEA RAAD

Corona  virus atau yang  sekarang lebih akrab disebut dengan singkatan Covid-19  pertama kali ditemukan di Indoneia lewat seorang WNA (Warga Negara Asing) asal Jepang. Kasus tersebut langsung dibenarkan  oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada senin, 02/03/2020.

Corona Virus Disease-2019 ­(Covi-19) yang pertama kali muncul di Kota Wuhan (Cina) ini telah menjalar ke belahan dunia termasuk bumi nusantara (Indonesia). Negara ini (Indonesia) tampak santai saat pertama kalinya merespon adanya kasus Corona di Ibu kota. Bersantai dengan memilih memberi diskon  tiket pesawat serta insentif untuk influencer yang pada akhirnya sekarang ini gelagapan menghadapi virus pandemik ini. Penyakit yang diketahui setelah melewati masa inkubasi selama 14 hari ini, kini telah mewabah ke setiap kota maupun pelosok desa di Indonesia termasuk Papua pulau paling ujung di timur Indonesia. Pulau yang berstatus “dikaneksasi” oleh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada 1 mei 1969 ini.

Jumlah kasus Covid-19 di Papua kian bertambah hingga kamis (26/3/20) terdapat jumlah  pasien positif Covid-19 ada 4  orang di Jayapura  sehingga total pasien yang dinyatakan telah berstatus positif Covid-19 di Papua menjadi 7 yang sebelumnya terdapat 3 orang di kabupaten Merauke. Laporan ini pun langsung dibeberkan oleh juru bicara penanganan Covid-19 wilayah provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, kamis 26/03/2020. Untuk sampai saat ini masih terkonfirmasi 7, sembuh 0 dan meninggal 0.

Kedatangan Covid-19 di tanah Papua membuat pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi Virus pandemik ini.  Mereka (pemerintah Papua) pun meluncurkan himbauan kepada seluruh masyarakat  New Guinea Raad untuk tetap waspada serta melakukan beberapa langkah (yang dianjurkan) untuk mencegah tertularnya virus ini (Covid-19). Langkah-langkah yang di sarankan antara lain seperti, mencuci tangan setelah pulang dari tempat umum, cuci tangan setelah pulang kerja, tidak menyentu tempat yang sangat rentan masuknya virus ke dalam tubuh seperti mata, hidung dan mulut dan juga tidak bersalaman/ber jabat tangan ( etul depenkulon). Selain itu, di himbau untuk menjaga jarak yakni “Social Distancing” yang sekarang sudah berganti ke “Physical Distancing”  (jaga jarak fisik) dan tetap di rumah “Stay At Home”. Physical Distancing hanyalah istilah pengganti untuk Social Distancing, yang sama-sama bertujuan untuk mencega tertularnya ataupun menularnya Coronavirus.

Setelah melihat peningkatan jumlah  Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang  Dalam Pengawasan (ODP)   yang makin hari makin melonjak  naik, membuat pemerintah Papua berinisiatif untuk melakukan penutupan akses penumpang baik melalui laut maupun udara kecuali angkutan untuk bahan makanan (bama) dan pengiriman barang (kargo) tetap dibuka,  kebijakan ini langsung disampaikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe,  S.I.P., M.H yang juga sempat salah disebutkan sebagai Presiden Papua oleh Jubir Internasional KNPB Mr.Victor Yemio pasca orasi  penolakan rasisme terhadap bangsa melanesia  di kantor Gubernur Papua (Port Numbay) pada  19 agustus 2019 lalu. Gubernur Papua seusai memimpin rapat Forkopimda terkait Covid-19 di Jayapura selasa ( 24/3), bahwasanya mengeluarkan kebijakan yang disepakati oleh semua petinggi-petinggi kepala daerah (bupati-bupati se-Papua, Kapolda, Pangdam dll,) dan kebiajakn tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 26/03/20 sampai dengan 09/04 2020.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Papua ternyata bertolak belakang  dengan instruksi presiden RI yakni Joko Widodo, yang telah menyatakan secara tegas bahwa keputusan seperti lockdown ataupun pembatasan angkutan penumpang seperti yang dilakukan oleh pemerintah Papua sepenuhnya adalah kebijakan pemerintah Pusat. Selain bertolak belakang dengan kebijakan presiden RI adapun  ketidak setujuan yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian tentang penutupan pengangkutan penumpang. Pernyataan mantan Kapolda Papua ini pun membangkitkan amarah serat kritikan dari sebagian besar  masyarakat  NEW GUINEA RAAD termasuk penulis sendiri. Pernyataan ini disambut dengan tak sedap dengan alasan bahwa, ketika proses pengangkutan penumpang tersus dilakukan, maka banyak sekali orang yang akan membawah virus ke Papua dan yang sangat ditakutkan ketika virus ini menyebar ke seluruh pelosok  tanah Papua. Dengan masuknya virus ini, orang Papua akan mati seperti gunung es yang cair. Hal ini ditafsirkan dengan beberapa pertimbangan, seperti minimnya tenaga kesehatan, minimnya rumah sakit bertaraf nasional apalagi internasional, kurangnya informasi, kurangnya alat pelindung diri, jangkauan akses transportasi dari pedalaman ke kota yang sangat sulit (maupun sebaliknya), dan lainnya yang tak sempat disebutkan. Intinya fasilitas untuk menangani kasus ini masih sangat minim.

Namun, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Papua tidak semua rakyat Papua yang menyambut dengan lebar senyum dan hati dingin, karena sebagianya lagi menginginkan lockdown penuh. Hal ini penulis utarakan dengan menoleh ke belakang, karena sebelum diberlakukanya pemberhentian pengangkutan penumpang, masyarakat Papua yang dikomandoi mahasiswa gabungan Uinversitas di Jayapura  yang dinamai dengan nama Solidaritas Anti Corona sempat melakukan aksi dengan menuntut pemerintah untuk segera lockdown bandara dan pelabuhan pada selasa, (17/03/2020).  Dari aksi ini menandakan bahwa masyarakat Papua sangat menginginkan kesehatan dibanding kepentingan investasi di Papua, karena sejak dulu orang Papua yang belum terkontaminasi oleh doktrin barisan merah putih, mereka (kita ) selalu dan akan terus menerus berdiri tegak untuk menolak berbagai investasi yang beredar diteritori NEW GUINEA RAAD.

Pendropan Militer  Ditengah Pandemi  Covid-19 Ke Pelosok NEW GUINEA RAAD Land.

PON XX dan PEMILU serentak menjadi titik tolak pendropan militer (TNI-POLRI) ke berbagai pelosok Tanah Papua, hal ini sempat diutarakan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw  dalam rapat pimpinan di kota Jayapura Papua. Ia pun mengatakan bahwa dua agenda besar ini akan dikawal oleh 5000 lebih personil TNI-POLRI.

Dalam proses pendropan ini pun disambut hangat oleh Tentara Pembebasan Nasional  Papua Barat Kodap XV/Ngalum kupel menggunakan tima panas di Kusikin, distrik Serambakon, kabupaten Pegunungan Bintang, pada senin, 23/032020. Insiden ini dibenarkan oleh  Panglima Lamek Taplo kepada The TPNPB News bahwa mereka telah menembak Pesawat CASA CN-A2909 dari ketinggian ( sementara pesawat di atas Udara). Peristiwa ini membuktikan bahwa masyarakat aplim-apom atau pada umumnya orang Papua menolak kehadiran militer Indonesia, apalagi dalam situasi pandemi Corona seperti saat ini. Mereka (masyarakat Pegunungan Bintang khususnya atau pada umumnya Papua) sangat tidak membutuhkan Milter yang sering menunjukan wajah aslinya dengan pendekekatan yang represif terhadap masyarakat. Pendekatan seperti ini dibeberkan dengan melihat beberapa kejadian yang sering dihadapi oleh masyarakat di beberapa kota yang telah dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) seperti Nduga, Intan Jaya, Timika, Lani Jaya, Paniai dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan.

Sangat disayangkan ketika melihat program yang di lakukan oleh mliter Indonesia yang dikepalai oleh Irjen Paulus Waterpauw ini, yang mana seharusnya yang dilakukan oleh jajaranya jika mereka benar-benar peduli terhadap rakyat ialah pengiriman tentara berseragam putih dengan peralatan perang yang dibawa seperti, alat pelindung diri, hand sanitizer, masker, obat-obatan, dan perlengkapan perang lainnya bukan malah mengirim tentara berseragam loreng dengan peralatan perang seperti, senjata, peluru, bom, granat, pentungan, dan bayonet serta perlengkapan lainnya. Hal seperti Ini yang bisa dibilang anak meminta roti tetapi yang diberikan oleh orang tuanya adalah batu.

Kesimpulan

Dari perlakuan seperti ini bisa disimpulkan dengan konsekuen dan berhati-hati bahwa negara Indonesia bahkan tidak peduli dengan keselamatan orang New Guinea Raad dalam situasi krisis seperti ini. Yang mereka inginkan adalah ekspansi wilayah kekuasaan terutama pembangunan insfrastuktur militer dimana-mana guna menjaga modal asing yang ditanam oleh kapitalis lokal.Dengan demikian, perlu digaris bawahi bahwa masyarakat Papua sama sekali tidak pernah menginginkan pengiriman serta pendekatan militer Indonesia yang wajahnya dipenuhi dengan kejahatan.

Daftar Pustaka:

CNN INDONESIA,

SEPUTAR PAPUA

LIPUTAN 6 INDONESIA