Ketua Krateker KNPI Pegubin: Kami Mengakomodir PANITIA Untuk Menlanjutkan Tahapan MUSDA

OKSIBIL, Ketua Krateker KNPI Pegunungan Bintang, Simon Petrus Bame bertemu pemuda/I Pegunungan Bintang pada kegiatan temu lintas Pemuda di gedung Soskat, Mabilabol Oksibil 1 Februari 2020. Dalam sambuatannya, ketua Krateker mengatakan saya selaku ketua krateker KNPI Pegunungan Bintang yang ditunjuk dari DPD Provinsi Papua dengan tugas yang diberikan adalah mengawal dan melanjutkan tahapan tahapan Musyawara Daerah (MUSDA) DPD II KNPI Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua yang sudah berjalan satau tahun lebih ini.

“Kami tidak membentuk panitia MUSDA, tetapi mendukung dan mengawal tahapan yang sudah dijalankan oleh Panitia MUSDA KNPI yang dibentuk pada bulan maret tahun lalu”kata Simon Petrus Bame, yang juga anggota OKK KNPI provinsi Papua itu.

Panitia MUSDA kami tidak membentuk tetapi mengakomodir kepanitiaan yang ada, massa kepengurusan demisioner kemarin berakhir pada bulan Agustus tahun yang lalu, sehingga kami ditunjuk untuk mengakomodir panitia yang ada untuk melanjutkan tahapan tahapan yang sudah dilaksanakan.

Kegiatan yang bertemakan Temu Lintas Pemuda Pegunungan Bintang tersebut diwarnai protes oleh Pemuda Pegunungan Bintang lantaran pemuda menilai adanya ketua krateker dan pengurusnya hasil dari manuver elit politik lokal dan bupati Pegunungan Bintang dengan ketua DPD KNPI Provinsi Papua. Akibatnya,  Musyawara Daerah (MUSDA) DPD II KNPI Kabupaten Pegunungan Bintang, sampai dengan waktu yang ditentukan pada saat Rapat Pimpinan Kabupaten (RAPIMKAB) tidak dilaksanakan.

Menurut ketua Panitia Pelaksana MUSDA DPD II KNPI Kabupaten Pegunungan Bintang ke IV, Kasianus Kupun mengatakan “kami sudah mengutus dua orang untuk lobi lobi atau bertemu bupati Pegunungan Bintang, tetapi ada oknum Elit politik Lokal sudah melakukan manuver politik dengan bupati, sehingga tidak berhasil menyetujui proposal kegiatan Musda. Sehingga bupati selalu mengatakan harus turunkan krateker. Setelah selang waktu kegiatan berakhir, DPD KNPI Provinsi menurunkan pengurus krateker”ucapnya.

Menurutnya, wadah KNPI merupakan organisasi yang menghimpun OKP-OKP dan pemuda potensial yang bertujuan menyiapkan kader kader terbaik untuk memimpin bangsa dan  Negara, terutama memimpin kabupaten Pegunungan Bintang. “Untuk itu, saya harap wadah KNPI jangan dipolitisir, agar benar benar menjalankan amanat AD/ART”ucap ketua Demisioner Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) kabupaten Pegunungan Bintang tersebut.

Selain itu,  Yosepus Atek, Anggota panitia menjelaskan kami sudah menjalankan tahapan yang sudah diatur dalam AD/ART tentang bagiamana melaksanakan MUSDA. Mulai dari pembentukan panitia pada bulan Maret 2019, adakan kegiatan Rapat Pimpinan Kabupaten pada bulan September, membentuk formatur Sttering Committee (SC), membuka pendaftaran bakal calon ketua, hingga menetapkan 3 bakal calon ketua untuk maju menjadi calon ketua. “Untuk itu, dua tahapan lagi untuk memilih bupati Pemuda Pegunungan Bintang yaitu, pemaparan visi dan misi serta debat kandidat, dan pemilihan ketua. Sehingga tidak ada lagi pembentukan panitia MUSDA  versi ketua krateker”ucapnya.

Pantauan media ini di tempat kegiatan, pada pukul 9.00, pemuda sudah mulai kumpul kumpul untuk mengikuti kegiatan tersebut, namun belasan pemuda menghadang kegiatan tersebut dan membatalkan kegiatan Temu Lintas Pemuda Pegunungan Bintang. Dialog antara pengurus krateker dan pemuda pegubin pun dilakukan sekitar 2 jam. Kemudian dilanjutkan didalam ruangan setelah tamu undangan pulangkan diri.

Dialog mencari solusi alternative terkait menyelenggarakan pemilihan ketua KNPI Pegunungan Bintang dilakukan di dalam ruangan soskat dilakukan pada pukul 14.00 hingga selesai pukul 15.50 waktu setempat. Dari hasil rapat bersama tersebut menyepakati harus konsultasi dengan ketua DPD I KNPI Provinsi Papua terkait waktu pelaksanaan MUSDA untuk memilih ketua KNPI Pegunungan Bintang. Pemuda Pegunungan Bintang yang mengikuti rapat tersebut memberikan waktu dua minggu untuk konsultasi waktu kegiatan.

Penulis: Fransiskus Kasipmabin