Aksi Tolak Rasisme di Oksibil, Menuntut Pulangkan Mahasiswa Papua

Oksibil- Tibunpapua.id, Ribuan Massa yang tergabung dalam Solidaritas Anti Rasisme Papua (SAR-PAPUA) Pegunungan Bintang turun jalan melakukan aksi Damai menolak Rasisme di Lapangan Mabilabol Oksibil, 26 Agustus 2019.
Koordinator Aksi Damai Tolak Rasisme, Markus Kalakmabin dalam orasinnya mengatakan tidak ada keadilan bersama Indonesia. Atas nama NKRI Harga Mati, Indonesia melakukan pembungkaman, melakukan tindakan rasis terhadap Orang Papua. “Sebenarnya Indonesia ingin Sumber Daya Alamnya, bukan manusianya”ucapnya.
Selain itu, Andi Pawika dalam orasinya mengatakan, semenjak Bangsa Papua dianeksasi melalui Pepera 1969 yang manipulatif, rekayasa, penuh dengan intimidasi yang berujung pada kekerasan fisik dan Verbal. Operasi Militer di mana mana seantero Tanah Papua mulai dari Operasi Jayawijaya (1961-1962), operasi Wisnu Murti (1963-1965), Operasi Sadar (1965), Operasi Bhartha Yudha (1966-1967), Oprasi Wibawa (1967), Oprasi Khusus Pemenangan Pepera (1961-1969), dan berbagai operasi paskah Pepera 1969 di tanah Papua sampai saat ini Oprasi Militer di Nduga, dan Puncak Jaya.
“Kami turun jalan bukan hanya menolak Rasisme tetapi menolak segala bentuk militerisme di Tanah Papua Barat. Kami menolak operasi militer di Nduga, Punyak Jaya”.
Bangsa Papua lima puluh tahun lebih mendapat intimidasi rasial dalam bentuk verbal maupun Non verbal. Orang Papua yang hidup di Tanah Papua mapun di Luar Papua, Wilayah Bangsa Indonesia mulai dari Aceh sampai Ambonia. Terlebih mahasiswa Papua yang kuliah di berbagai kota seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Makasar, Ternate, Klaimantan, sampai Sumatera besar. Kekerasan Rasisme mulai dari tahun 1970-an sampai dengan tahun 2019 di Surabaya.
Berbagai hal kisah yang dialamai oleh Orang Papua yang pernah Kuliah maupun kerja di Tanah Jawa, mulai dari pelarangan kos-kosan dengan tulisan tidak terima Orang Papua, dilarang pendirian asrama Papua, ketika Mahasiswa Papua naik angkot, orang Indonesia mengejek bahkan diskriminasi di kampus, bahkan kebutuhan ekonomi sekalipun menjadi tantangan bagi orang papua yang ada di Luar Papua.
Orang Papua Menilai Diskriminatif Pemasangan Spanduk di Asrama Papua Semarang, Kisah Penangkapan 42 Orang di Asrama Papua Surabaya, Penyerangan Asrama Papua di Makassar, ada spanduk memuat kalimat provokatif yang dipasang di depan asrama Papua, 18 Agustus. Isinya: “Kami warga Kelurahan Candi tidak setuju Asrama West Papua digunakan untuk kegiatan yang mengarah pemisahan Papua dari NKRI”dan bentuk tulisan lainnya.
Di Malang, pada 15 Agustus, bentrok terjadi antara mahasiswa Papua dan kelompok ormas. Akibatnya, 23 mahasiswa Papua terluka. Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang itu melakukan aksi politik damai. Mereka memperingati Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara pemerintah Indonesia dan Belanda—tahap internasional perdana yang dianggap oleh orang Papua sebagai pintu masuk Papua bergabung Indonesia pada 1969.
Kasus Rasisme di Surabaya (16 Agustus 2019). Ungkapan Rasisme “ Monyet/Kera, Anjing Babi” yang ditujukan kepada Orang Papua melalui Mahasiswa Papua di Surabaya. Ungkapan Rasisme ini dilakukan oleh Oknum TNI, POLRI, Satpol PP, dan Ormas Reaksioner secara terang terangan di hadapan Mahasiswa Papua (depan Asrama Papua Surabaya).
Koronologis singkat, Jumat, 16 Agustus, sekelompok personel TNI menggedor gerbang asrama. Alasannya, mereka melihat ada bendera Merah Putih yang dipasang pemerintah Kota Surabaya jatuh ke selokan. Secara bertahap Satpol PP dan ormas berdatangan. Mengepung asrama itu sampai selama 24 jam. Bermacam makian bernada rasisme diteriakkan sambil sesekali melempari batu ke arah asrama Papua.
Berbagai sumber, Menurut Dorina Saksi Mata di Tempat Kejadian Asrama Mahasiswa Papua di Surabya, Kami kaget saat TNI mendobrak pintu disertai ‘hey anjing, babi, monyet keluar lo. Kalau berani. Hadapi kami di depan”. Sikap arogan TNI tersebut, menurut Dorli, ditenggarai oleh bendera merah putih milik pemerintah kota Surabaya yang terpasang di depan asrama mereka, tiba-tiba saja berada di dalam saluran air.
Sementara Dorli mengaku, ia dan kawan-kawan lainya tidak tahu menahu soal hal itu.”Karena kami tidak tahu soal itu [bendera merah putih] di dalam got. Kami minta bernegosiasi. Tapi TNI menolak,” ujarnya.”Dalam dua hari pemasangan [bendera itu] masih baik-baik saja. Munculnya permasalahan itu pada 16 Agustus kemarin tiba-tiba ada di got.
Selama kurang lebih lima puluh tahun Orang Papua mendapat Rasisme, Persekusi, Intimidasi Rasial. Harkat dan martabat Orang Papua diinjak injak, melanggar berbagai rentetan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak Hidup, hak Berbicara, hak Berkumpul dan berpendapat, Hak Ekonomi, Sosial Politik dibungkam habis- habisan. Untuk itu, Dewan Adat Aplim Apom Sibilki, Pemuda Greja, ASN, Perempuan, Masyarakat Pribumi, serta seluruh Rakyat Pegunungan Bintang yang bergabung dalam Solidaritas Anti Rasisme Papua Pegunungan Bintang (SAR-PAPUA) Menuntut dan Mendesak:
Pertama, Mendesak Presiden dan Kapolri untuk menangkap dan mengadili Pelaku Rasial dan juga membubarkan Ormas Reaksioner yang mengepung Asrama Papua Surabaya; Kedua, Rakyat Pegunungan Bintang mendukung Penuh Maklumat MRP No. 5/MPR/2019 dan Pernyataan Gubernur Papua tentang Pemulangan Mahasiswa Papua di Wilayah Indonesia; Ketiga, Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memulangkan warga Indonesia di Tanah Papua Barat; Keempat, Mendesak Panglima TNI, Kapolri untuk segera menarik Pasukan Organik maupun Non Organik dari Seluruh Tanah Papua Barat; Kelima, Jika Poin 1, 3, dan 4 tidak di tanggapi dalam waktu 1 Bulan, maka seluruh Rakyat Papua di Pegunungan Bintang memobilisasi Massa dan Memboikot seluruh Aktifitas di Bumi Papua Pegunungan Bintang.
Pantauan media ini di lokasi Aksi, masa berkumpul di pertigaan Okpol, Depan Kantor Bank Papua cabang Oksibil dan melakukan orasi orasi. Selanjutnya Longmarck menuju lapangan Abikbor menemui Pemerintah Daerah, Polres Pegunungan Bintang menyampaikan orasi orasi. Massa aksi setelah membacakan pernyataan sikap, bubar dengan damai dan tertip (Admin**)