Sekretaris Dinas Pendidikan Pegubin Tekankan Pengelolaan Dana BOS yang Tertib dan Transparan
OKSIBIL, Mandalapapua.id — Sekretaris Dinas Pendidikan, Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Dr. Yumius Taplo, S.Pd., M.Pd., M.M., menekankan pentingnya pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS dan Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Pegunungan Bintang. Kegiatan berlangsung di ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 Oksibil, Rabu (26/8/2026).
Dalam arahannya, Yumius menegaskan bahwa penggunaan dana BOS harus dimulai dari perencanaan yang jelas, dilaksanakan sesuai kebutuhan sekolah, serta dilaporkan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan dana BOS bukan hanya soal menggunakan anggaran, tetapi setiap penggunaannya harus direncanakan, dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegasnya.
Ia meminta kepala sekolah dan operator tidak membuat laporan secara asal maupun menyalin laporan dari sekolah lain. Setiap sekolah harus menyusun perencanaan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Menurutnya, pengelolaan dana BOS membutuhkan tanggung jawab bersama, terutama kepala sekolah sebagai pimpinan dan penanggung jawab utama dalam pengelolaan anggaran di satuan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Bidang SMP, Raymond Mandagi, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sangat penting karena pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran semakin diperketat.
Raymond meminta kepala sekolah memastikan setiap penggunaan dana BOS memiliki dasar perencanaan yang jelas dan benar-benar mendukung kebutuhan pendidikan.
“Kalau perencanaannya sudah baik, pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, maka pelaporannya juga akan lebih baik. Jangan sampai laporan dibuat dengan cara copy paste dari sekolah lain karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda,” tegasnya.
Ia juga mendorong kepala sekolah dan operator untuk mulai mandiri menggunakan aplikasi ARKAS dalam menyusun perencanaan dan pelaporan dana BOS.
Selain pengelolaan dana BOS, kegiatan tersebut juga membahas pentingnya validasi data Dapodik.
Raymond menjelaskan bahwa data Dapodik memiliki keterkaitan dengan berbagai program pemerintah, termasuk BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Data Dapodik harus benar dan selalu diperbarui. Kalau datanya tidak valid, bisa berdampak pada bantuan yang diterima sekolah maupun peserta didik,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan narasumber dari Satgas Dana BOS BPMP Provinsi Papua dan admin Dinas Pendidikan Pegunungan Bintang.Kegiatan diikuti kepala sekolah dan operator SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Pegunungan Bintang.
Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Pegunungan Bintang mendorong seluruh sekolah agar semakin tertib dalam merencanakan, menggunakan, dan melaporkan dana BOS sehingga setiap anggaran yang diterima benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan.*(Aquino Ningdana)
