Ini Tanggapan Akademisi Soal Hasil CPNS Formasi 2018 di Kabupaten Pegunungan Bintang

OKSIBIL, TRIBUNPAPUA.ID—Pemerintah daerah Pegunungan Bintang mengumumkan formasi CPNS 2018 pada tanggal 30 Juli 2020 melalui media online maupun cetak. Hasil CPNS ini menuai pro dan kontra lantaran penentuan peserta yang dinyatakan lolos sebagian besar nilainya tidak memenuhi standar kelulusan.

Calon peserta yang tidak terima atas penetapan hasil CPNS formasi 2018 melakukan aksi protes ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pegunungan Bintang pada tanggal 30 Juli 2020 pagi. Aksi protes tersebut, peserta menyerang kantor yang menyebabkan kaca,komputer maupun ATK rusak.

Peserta protes lantaran peserta yang nilai tes lebih tinggi tidak dinyatakan lolos, pemerintah meloloskan peserta yang nilainya rendah. Kemudian persoalan berikut adalah indikasi pemerintah dalam hal ini bupati Pegunungan Bintang meloloskan peserta yang tidak pernah tes sebelumnya, masalah berikut adalah nilai hasil ujian tidak diumumkan.  

Terkait dengan pro dan kontra atas penetapan hasil CPNS formasi 2018, Melkior Sitokdana, dosen UKSW Salatiga Jawa Tengah, kepada media ini, 30 Juli 2020  mengatakan jika hasil tes CPNS murni berbasis nilai yang diperoleh dari aplikasi Computer Assisted Test maka nama-nama peserta yang dinyatakan lulus tes CPNS perlu disertakan nilai supaya mereka yang tidak lulus bisa menerima keputusan tersebut.

Tetapi jika ada intervensi Pemerintah Daerah maka mestinya ada pemerataan berbasis suku dan distrik. Khususnya level SLTA mestinya diberikan kesempatan khusus kepada masyarakat dari suku Ketengban, Murop, Arimtap, Kimki, Lepki dan Yetfa supaya ada keadilan mendapatkan kesempatan kerja dalam pemerintahan karena suku Ngalum banyak mendapat kuota sarjana dan banyak pula di birokrasi.

Disisi lain, proporsi penerimaan CPNS di semua dinas/badan berdasarkan kualifikasi pendidikan sehingga mau wujudkan 80% dan 20% ini agak sulit karena jurusan-jurusan tertentu yang dibutuhkan  orang asli  hanya sedikit bahkan tidak ada. Seperti bidang kedokteran, farmasi, teknik sipil, teknik informatika, teknik mesin, fisika, kimia, matematika arsitektur, dll masih sangat kurang sehingga bidang ini banyak diisi oleh orang lain.

“Sementara kita orang asli kebanyakan di jurusan hukum, pemerintahan, manajemen, akuntansi, antropologi, sosiologi, PPKN, politik, dll sehingga kita saling rebutan hanya di bidang/dinas tertentu”ujar Melkior Sitokdana.

Oleh karena itu, menurut Sitokdana solusi kedepannya, Pemerintah Daerah wajib serius dan konsisten membangun SDM putra-putri Pegunungan Bintang di semua bidang ilmu supaya 5 ke depan kita bisa wujudkan 80% dan 20% atau bahkan 100% orang asli sendiri.

“Pelajaran penting bagi pemimpin ke depan agar bersikap bijak dan adil dalam pengambilan keputusan. Sebab dampak dari ketidakadilan menciptakan masyarakat mudah bertindak anarkis, seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini” terangnya.

Namun kita tokoh-tokoh intelektual dan masyarakat yang sudah matang secara intelektual, emosional dan pengalaman wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya kebiasaan bakar-membakar harus stop bahkan tidak boleh terjadi lagi. Kita punya budaya perang, tetapi tidak sebrutal sekarang ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan melihat beberapa kejadian belakangan ini, sepertinya orang tua dulu lebih beradab dari kita sekarang ini yang dianggap hidup di dunia yang sudah beradab dengan agama dan pemerintahan.

Dosen tetap UKSW itu mengatakan “perubahan karakter secara tiba-tiba dari manusia Ok/Mek/Ker menjadi manusia api ini mesti direfleksikan baik-baik oleh semua komponen dan mari mulai membangun budaya damai  supaya sama-sama menatap masa depan  Pegunungan Bintang menjadi lebih maju dan beradab”bebernya.

Penulis: Fransiskus Kasipmabin