Mengapa Masalah di Pegunungan Bintang Tak Kunjung Selesai

Oleh: Aplimyelankaser A. Asemki)

Pengantar

Setiap manusia pasti bertanya-tanya ketika suatu masalah tak diselesaikan secara tuntas. Baik masalah pribadi, keluarga, sosial, politik dan HAM. Seperti halnya dalam situasi penyebaran pandemi virus Corona ini,  dan juga  masalah-masalah lain yang menggangu keharmonisan hidup manusia.  Secara khusus di tengah ketakutan masyarakat Papua, terjadi penembakan di beberapa tempat, misalnya di Kuala Kencana, Timika, Oksibil-Pegunungan Bintang dan Mamberamo Tengah.

Pertanyaannya ialah mengapa di tengah ketakutan rakyat ada penembakan? Apakah kita sudah tidak takut terhadap virus mematikan ini,  sehingga kita pun menyebarkan virus mematikan dengan timah panas kepada orang lain? Terlebih kontak tembak yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengakibatkan ketakutan ganda masyarakat pada virus Corona dan penembakan yang mengganggu psikologi masyarakat setempat.

Kontak tembak di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang  bermula dari kehilangan heli Copter milik TNI- AU MI-17 dengan Nomor Registrasi HA-5138 pada 28 Juni 2019 lalu yang membawah penumpang 12 orang, yakni 7  cru dan 5 orang personil Yonif 725/Wrg dan 10 pucuk senjata serta puluhan amunisi.

Kemudian dalam proses pencarian heli kurang lebih selama satu bulan tak ditemukan. Lalu,  pada 4 Februari 2020 berhasil ditemukan oleh masyarakat setempat. Ketika terjadi olah TKP hanya jasat anggota yang ditemukan sedangkan 10 pucuk senjata dan puluhan amunisi hilang. Kehilanggan ini menjadi akar masalah sehingga mulai pendropan pasukan dan pencarian dilakukan. Keamanan menduga bahwa yang mencuri senjata dan amunisi ialah masyarakat setempat. Sehingga TNI meminta TPNPB Ngalum Kupel untuk segera mengembalikan alat Negara yang diambilnya sampai dengan saat ini,  tuntutan itu tidak dikabulkan. Dan pada minggu 28 Maret terjadi kontak tembak antara TNI dan TPNPB di Distrik Serambakon.

Kemudian  TPN-PB Ngalum-Kupel diduga menembak pesawat pengangkut milik TNI AU jenis Casa dengan Nomor regist CN-2909 Senin, pada senin 22 maret 2020. Tambahan pendropan pasukan di Oksibil dan Distrik Serambakon menyebabkan masyarakat merasa tidak aman apalagi di tengah penyebaran virus Corona. Tuntutan mereka berdasarkan kronologis yang ada yaitu; pertama segera mengembalikan senjata yang diambil saat Heli MI-17 jatuh, kedua bertanggungjawab atas penembakan pesawat Casa milik TNI oleh OPM. Dua masalah ini menjadi menyebabkan mengakibatkan  kehadiran militer dan pertempuran yang berlebihan di Pegunungan Bintang.

Itulah sedikit kronologis masalah yang berkepanjangan di Pegunungan Bintang hingga kini. Baru ini dikarabkan bahwa aparat juga melakukan penyisiran di setiap rumah dan menyebar ke distrik lain yakni Oksop dan Okaplo. Sehingga kini masyarakat yang tak bersalah merasa  tidak aman, takut, trauma dan situasi tidak kondusif.

Situasi yang Dialami Oleh Masyarakat

Masyarakat Serambakon akhir – akhir ini mengalami double problem seperti yang kita mendengar, melihat, dan merasakan bersama. Double problem yang dimaksud adalah darurat militer dan Covid-19. Namun  masyarakat lebih takut pada kehadiran TNI di Oksibil dari pada virus Corona. Kehadiran militerlah yang membuat kami takut, dan trauma serta menimbulkan gangguan psikologis bagi anak – anak dan para orang tua sendiri.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Distrik Serambakon Tadeus Asemki di Sejumlah media lokal  Papua, (jubi.co.id, Suarapapua.com). Penulis sebagai anak asli Distrik Serambakon mendapatkan laporan melalui VIA telepon bahwa TNI telah mendiami dua bauh rumah pemda di Serambakon untuk menghadapi TPNPB kodap XV Ngalum Kupel dan mereka menjarah barang milik masyarakat dengan terror dan paksa misalnya mengambil ayam, tebu, petatas, dan bahan makanan lainnya. Juga masyarakat yang mau beraktivitas wajib lapor pada TNI. Ini suatu tindakan di luar dari tugas Negara TNI yakni memberikan rasa aman bagi warga Negara namun malah kehadiran TNI membuat masyarakat tidak merasa aman.

Berita yang dilansir dalam kompas per 30 Maret 2020 oleh Komendan Korem 172/PWY Kolonel Inf Binsar Perluhutan Sianipar, yang menerangkan bahwa kehadiran TNI memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akhir – akhir ini banyak mendapatkan teror dari KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) berbanding terbalik dengan laporan masyarakat di lapangan. Mesti dipertanyakan eksistensi TNI bahwa  apakah benar kehadiran keamanan (TNI) ditengah – tengah masyarakat memberikan kenyamanan, perlindungan dan kedamaian?

Patut dipertanyakan antara fakta lapangan dan propaganda media Nasional. Namun mungkin saja bagi sebagian kecil masyarakat Pegunung Bintang, tetapi kalau untuk seluruh warga Distrik Serambakon malah memberikan ketakutan yang mendalam bagi mesyarakat. Mengapa saya mengatakan demikian karena, di Pegunungan Bintang baru mendapatkan kontak senjata seperti yang terjadi pada 29 Maret 2020 lalu hingga kini sehingga psikologi masyarakat terganggu.

Hampir semua orang tua yang penulis menelpon untuk mengecek situasi dan kondisi di kampung halaman, mereka memberikan keterangan sambil menangis, takut, dan trauma. Keterangannya adalah TNI memetakan wilayah pemukiman masyarakat di Kampung Seramkatop, Wanbakon, dan Mersibil dengan cara  survey lapangan. Sasaran surveynya adalah mengikuti jalan setapak menuju kebun warga, tempat berburu, pondok warga yang ada di hutan atau areal perkebunan, areal kolam pemancingan, dan tempat – tempat peristirahatan lainnya.

Bukan hanya itu saja, melainkan pemeriksaan ke setiap rumah warga pada pagi, siang, sore dan malam. Dengan dugaan mereka OPM bermalam dirumah warga. Ketika masayarakat keluar harus memberikan laporan singkat ke mereka (TNI), dengan format laporan adalah sebagai berikut; menunjuk kartu identitas (KTP), tujuan,  lokasi, berapa lama dan waktu kembali.

Setelah masayarakat pulang dari kebun para pasukan memalang di jalan lalu mengambil petatas, sayur – mayur, kayu bakar, keladi, ternak berupa ayam kampung secara paksa. Saya pikir cara – cara seperti ini tidak etis untuk dilakukan.  Apakah mereka (TNI) sudah difasilitasi oleh Negara berupa sembako yang memadai?  Sehingga TNI kurang menjalankan tugas Negara untuk memberikan  rasa aman kepada rakyat namun sebaliknya menambah luka bagi rakyat

Penulis pun dikabarkan hari ini Rabu, 08/04/2020 pukul 10:55Am melalui kontak seluler oleh masyarakat setempat wilayah distrik Serambakon bahwa, tanpa perintah dari pemerintah setempat kami sendiri mengungsikan diri ke arah ibu kota kabupaten (Oksibil). Sangat disayangkan nasib rakyat Serambakon dan masyarakat Pegunungan Bintang terhadap eksistensi TNI.  Kemudian tentara sementara beroperasi di wilayah distrik Oksop dari malam hingga tadi pagi,  ungkapnya. Untuk itu, kami sebagian besar dari warga kampung Seramkatop, Wanbakon, dan Mersibil sangat takut sehingga hari ini terpaksa meninggalkan kampung halaman, ternak, kebun, dan segalanya kami meninggalkan katanya. Kami sulit mengambil dokumentasi yang terjadi saat ini karena sementara di pantau oleh keamanan Negara dan tidak bisa menggunakan Hp pada malam hari takut di interogasi oleh keamanan. Jadi kami benar – benar diasingkan diatas tanah sendiri.

Ribuan tentara menuju Oksop mulai dari tadi malam sehingga kami tidak tau situasinya seperti apa. Rute perjalanannya adalah dua arah yaitu melalui distrik Serambakon dan distrik Okaom melewati Sopmetnal dan berakhir di distrik Oksop (Asek Katop). Tiga heli yang mereka gunakkan untuk menuju ke sana. Inilah relaitas situasi masyarakat yang terjadi di Pegunungan Bintang terutama Distrik Serambakon dan Oksop.

Kebebasan dan Kedamaian sebagai Solusi

Totalitas umat manusia pada alam semesta ini membutuhkan kedamaian dan kebebasan. Hak damai dan bebas dimiliki oleh setiap manusia. Dengan demikian tak seorang pun yang membatasi hak damai dan bebas yang sudah sejak lahir. Tua, muda, janda, duda, kecil, besar sangat mengaharapkan kebebasan dan kedamaian dari segala jenis ketimpangan sosal yang ada di tengah – tengah masayarkat yang majemuk ini. Kebebasan dan kedamaian telah ada sesudah manusia diciptakan Tuhan. Untuk itu, kedamaian dan kebebasan tidak bisa dimusnakan kecuali diciptakan oleh setiap insan secara individu atau kelompok.

Kata “bebas, kebebasan, damai, dan kedamaian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa). Sedangkan “kebebasan”adalah keadaan bebas; kemerdekaan. Telah bebas dari segala bentuk penindasan, halangan, diskriminasi dan sebagainya. Kata “damai” yaitu, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tenteram, tenang, keadaan tak bermusuhan, dan rukun. Sedangkan , “kedamaian” adalah keadaan damai, kehidupan dan sebagainya yang aman serta tenteram. Kebebasan dan kedamaian merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipishkan, karena kedamaian ada didalam kebebasan dan sebaliknya.

Oleh karena itu,  penulis memberikan alternatif solusi kepada berbagai pihak. Pertama, kepada TPNPB Kodap Ngalum Kupel segera mengembalikan alat Negara yang telah diambil, pemerintah daerah segala menanggulangi pesawat Casa milik TNI yang di tembak oleh TPNPB, pemerintah kabupaten segera melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi untuk sama – sama bertemu Bapak Presiden RI guna membicarakan langkah – langkah terbaik untuk menyelesaikan kasus ini.

Pokok masalahnya ada dua seperti yang penulis uraikan sebelumnya. Kami tidak mau menghadapi situasi yang mencekam ini, kami mohon Bapak bupati, gubernur, Panglima RI, dan Bapak Presiden RI segera mengamankan situasi anak bangsa yang ada di Pegunungan Bintang, Papua. Hal ini dilakukan maka harapan rakyat dan kita bersama untuk hidup damai akan tercipta dalam hehidupan masyarakat Pegunungan Bintang dan Papua.

Penulis adalah Alumni Asrama Mahasiswa Katolik Tauboria  Periode  2012/2016 dan anggota Aplim Apom Research Group (AARG)