Virus Covid-19 Mengungkap Sifat Asli Oknum Pejabat Dan Kepala Suku Di Papua

Oleh: Ningdana.O)*

Corona virus telah ditetapkan sebagai virus pandemik pada maret 2020 oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Virus yang sangat ganas dan mematikan ini sering menyerang sistem pernafasan hingga membuat manusia tidak berdaya dan meninggal. Virus ini cepat mendunia lewat mobilisasi manusia, antar Negara dan dari kota terjangkit ke kota yang sama sekali belum terjangkit sehingga memakan korban jiwa hingga puluhan ribu lebih. Virus ini masih mencabut nyawa manusia di berbagai belahan Dunia.  Indonesia termasuk negara yang tengah mengalami kesulitan dalam penanganan virus corona. Hal ini disebabkan  karena penyebaranya yang sangat masif dan cepat serta melebar luas ke berbagai provinsi, termasuk Provinsi papua sebagai pulau terjauh dari pusat penyebaran virus corona di Indonesia.

Upaya pemerintah Pusat dalam penanganan virus corona di Indonesia mengundang perhatian publik, sehingga banyak kalangan mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah sangat lamban dan terkesan parsial. Oleh karena itu, tak banyak juga pemerintah daerah yang mengambil kebijakan yang bertolak belakang atau kontradiktif dengan himbauan pemerintah pusat. Alasannya karena masing-masing wilayah punya karakteristik yang berbeda-berbeda dan  pemerintah daerah yang mengetahui situasi dan kondisi daerah setempat, terutama dari aspek budaya dan fasilitas kesehatan.

Terlepas dari itu penulis berupaya memaparkan beberapa sifat asli yang muncul dalam diri para Pejabat Papua akibat virus corona, yaitu:

Pertama, kurangnya ketegasan pemimpin daerah terhadap para pemilik toko dan mall yang dibuka  dalam situasi krisis kesehatan seperti saat ini.

Banyak toko dan mall dibuka, seperti toko-toko elektronik, sepatu, pakaian serta mall-mall sehingga banyak orang yang datang berbelanja. Menurut penulis tidak terlalu penting dalam keadaan krisis seperti ini sebab kebanyakan mereka tidak menjual kebutuhan  primer. Sebaiknya buka hanya pasar, apotek warung-warung kecil dengan batas waktu tertentu, kalau tidak justru tidak akan memutus rantai penyebaran virus corona.

Fenomena dibukanya berbagai toko dan mall tersebut membuat penulis beranggapan bahwa adanya hubungan atau keterkaitan dengan oknum-oknum pejabat. Hubungannya bisa saja karena oknum pejabat menanam modalnya atau pemilik toko atau mall tersebut.  Dalam situasi menghadapi virus mematikan ini agak aneh dan patut dijurigai dari terbukanya pusat-pusat keramaian tersebut. Jika dari tingkat keramaian sudah tentu mall adalah tempat yang banyak dikunjungi masyarakat baik dari kalangan berpunya hingga yang tak berpunya, bedanya yang berpunya berdatangan ke mall dengan tujuannya untuk belanja sedangkan yang tak berpunya atau yang pendapatanya pas-pasan seperti penulis tidak lain hanya untuk datang dan keliling mencari hiburan semata atau bahasa kerennya cuci mata. Hal tersebut yang masih tampak menurut pengamatan penulis di beberapa pusat keramaian.  Fenomena tersebut membuat penulis beranggapan bahwa ada pejabat yang memanfaatkan kekuasaanya untuk melindungi modalnya dan mengorbankan masyarakat jelata, sehingga yang tadinya diharapkan agar ada ketegasan dari pejabat untuk menutup mall dan toko-toko yang tidak terlalu penting dalam masa-masa krisis kesehatan seperti ini, malah sepertinya masih melindungi modalnya tanpa takut kehilangan nyawa rakyatnya. Pejabat seperti ini biasanya tidak terlalu peduli dengan keselamatan rakyatnya bahkan kepada para penjaga modalnya, sebab ia hanya peduli bagaimana caranya agar perputaran uang dan keuntungan terus lancar sesuai targetnya. Ia-pun tidak akan membiarkan begitu saja tempat dimana menanam modalnya, Ia  akan terus memperhatikan tempat tersebut dibanding masyaraktanya dengan menyiapkan alat-alat kesehatan seperti cairan desinfektan, handsanitaizer, masker dan perlengkapan lainnya  untuk para karyawan agar pengoperasian terus berlanjut.

Kedua, kepala-kepala suku palsu yang sering memanfaatkan situasi.

Bagian kedua ini penulis pandang dari beberapa peristiwa lalu. Salah satunya  peristiwa rasisme yang terjadi  tahun lalu terhadap mahasiwa Papua di Surabaya tidak dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kolonial Indonesia sehingga gelombang aksi kekecewaan dilakukan di seantero West Papua. Gelombang aksi  protes mahasiswa mulai pada senin 19 agustus 2019 dua hari setelah negara kolonial Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke 74.

Dalam situasi penolakan rasisme tersebut mulai bermunculan kepala-kepala suku palsu yang sudah lama merindukan situasi seperti ini. Untuk itu, kepala-kepala suku palsu tersebut membentuk tim 60, mereka mengajukan diri dan berlagak sebagai pahlawan seluruh masyarakat Papua lalu pergi menemui Presiden dengan tuntutan-tuntutan yang sangat tidak masuk akal untuk penyelesaian masalah rasisme yang telah berurat berakar semenjak Papua dianeksasi secara paksa dan sangat manifulatif lewat PEPERA tahun 1969.

Ketika saat ini kita menghadapi wabah virus corona yang mematikan, kita mulai bertanya-tanya, kemanakah kepala-kepala suku tersebut? Apakah mereka tidak ada keinginan sama sekali untuk mengajukan diri lagi sebagai kepala suku untuk membantu mengatasi pandemi virus corona? Apa saja yang mereka bisa  lakukan atas nama kepala-kepala suku?. Barangkali mereka lagi menyusun strategi untuk mengembangkan modal, menikmati hasil jual diri  ataukah mereka lagi menunggu situasi yang serupa seperti tahun lalu untuk keluar tunjuk gigi sebagai kepala suku?, entahlah.

Berangkat dari perilaku tersebut, maka penulis tegaskan agar sifat-sifat seperti ini mesti dihilangkan supaya tidak menjamur ke kader-kader pemimpin Papua yang berikutnya. Sebab ini sama halnya seperti lintah-lintah darat yang keluar dari habitatnya hanya untuk mengisap darah makhluk lain, demikian pula sifat tersebut hanya memperkaya dirinya dengan mengorbankan orang lain. Dalam situasi seperti ini masyarakat sangat membutuhkan berbagai keperluan terutama hand sanitaizer, cairan desinfektan, sembako terutama bagi masyarakat yang tak mampu. Untuk itu diharapkan para kepala suku tersebut bentuk barisan lagi seperti peristiwa rasisme dan memberikan bantuan langsung kepada rakyat, bila perlu pergi menghadap Presiden untuk meminta bantuan.

Saran dan solusi yang ditawarkan

Pertama, Kepada Pejabat Daerah agar menutup mall dan toko-toko yang tidak ada kaitan langsung  dalam rangka penanganan covid-19 kecuali yang menjual sembako dan alat kesehatan. Terutama di Jayapura dan beberapa kota yang sudah menjadi zona merah.

Kedua, Setiap kebijakan yang diambil harus mengedepankan keselamatan  masyarakat Papua.

Ketiga, diharapkan kepada kepala-kepala suku yang timbul tenggelam mengikuti situasi agar supaya bentuk tim khusus dan menunjukan eksistensinya untuk melindungi masyarakat dari bahayanya virus pandemik tersebut.

Penulis adalah anggota AARG dan Aktivis Kemanusiaan