Sudah 8 Bulan Tak Di Tempat, Masyarakat Mempertanyakan Keberadaan Ketua DPRD Pegubin

OKSIBIL, TRIBUNPAPUA.ID– Semenjak dilantik hingga saat ini, ketua DPRD Pegunungan Bintang Denius T. Uopmabin, S.HI,  selaku ketua DPRD  periode 2019-2024 tidak berada di Oksibil, sebagai ibu kota Pegubin dan dinilai tidak menjalankan tugasnya sebagai pimpinan parlemen.

Akibat dari ketidakberadaan Denius T. Uropmabin selaku ketua DPRD parlemen, masyarakat Pegunungan Bintang menjadi perbincangan hingga melakukan unjuk rassa mendesak pimpinan parlemen  itu berada di tempat tugas menjalankan tugasnya sebagawai wakil rakyat.

“Kami mengalami banyak persoalan di daerah ini yang membutuhkan uluran tangan dan dukungan dari DPRD sebagai wakil rakyat,  namun sampai saat ini pimpinan parlemen  sudah 8 bulan tidak di tempat tugas dan menghabiskan waktu di Jayapura dan Papua New Guinea (PNG)” kata Pieter Kalakmabin, SH, ketua Aliansi Pencaker Pegunungan Bintang saat melakukan unjuk rasa di kantor BKD Pegunungan Bintang pekan lalu.

Menurutnya, persoalan saat ini adalah soal penetapan CPNS formasi 2018, 80 % yang diluluskan bukan Orang Pegunungan Bintang, sedangkan Orang asli 20 %. DPRD bikin Pansus untuk kaji persoalan penetapan CPNS ini, ucapnya.

“Hasil Pansus rekomendasikan kepada Bupati melalui BKD, agar tinjau ulang. Seleksi CPNS formasi berikutnya tidak terulang lagi”ujar Pieter Kalakmabin.

Ia juga mempertanyakan keberadaan Pimpinan DPRD, bikin apa di PNG, Jayapura dan Jakarta. Pada hal tempat tugas di Oksibil Pegunungan Bintang, mengawal aspirasi rakyat, mengontrol pembangunan daerah.

“Apa lagi menjelang Pemilukada, semua pimpinan termasuk Pimpinan Parlemen harus berada di tempat tugas. Jangan mengawal calon Bupati, pimpinan Partai seharusnya tidak mengawal calon Bupati”ucap Pieter Kalakmabin.

Selain itu, Markus S. Kalakmabin Korlap Aksi mengatakan dalam situasi dan kondisi daerah seperti ini pimpinan dewan harusnya bersama anggota dan masyarakat di oksibil dan mengawal masyarakat bukan jalan berpoya-poya di atas penderiatan masyarakat dan juga di tengah kondisi daerah yang saat ini yang kurang begitu nyaman, ucapnya.

“Jelang pilkada situasi daerah saat ini kurang begitu nyaman sehingga masyarakat membutuhkan kenyamanan.Tidak hanya TNI & Polri,  kami juga membutuhkan keberadaan Pimpinan DPRD, Secara lembaga  itu, wadah peanmpung aspirasi masyarakat dan kemudian menetralisir situasi saat ini” ujar markus kalakmabin.

Penulis: Melki P. Uropmabin

Editor: Fransiskus Kasipmabin