Sosialisasi Skema Penilaian UAN Terkendala Transportasi, Kadin: Tunggu Pencabutan Pembatasan Sosial dari Provinsi

OKSIBIL, TRIBUNPAPUA.ID—Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang, La Igaza, S.Pd menyebut pihaknya menunggu Persetujuan Penerbangan Dari Pemerintah Provinsi Papua Untuk Melakukan Sosialisasi Terkait petunjuk Skema Penilaian  Ujian Nasional Bagi Siswa Siswi di wilayah Pegunungan Bintang.

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu daerah di pegunungan tengah papua yang hanya dilalui dengan transportasi udara, sehingga  pemerintah Provinsi memberlakukan pembatasan sosial dengan memberhentikan penerbangan dari dan ke wilayah Papua berdampak terhadap moblisasi pembangunan di wilayah tersebut.

“Untuk melakukan sosialisasi tentang skema ujian Nasional di wilayah Pegubin, kami tunggu pencabutan pembatasan sosial dari provinsi, supaya kami bisa carter pesawat ke distrik distrik untuk lakukan sosialisasi”ucap kepala dinas Pendidikan kepada media TRIBUNPAPUA.ID belum lama ini di Oksibil.

Saat pembatasan sosial dilakukan, sejumlah kebijakan pun mulai dituntut setiap daerah melakukan berbagai kegiatan guna mempertahankan sumber-sumber pembangunan maupun sumber kesejahteraan rakyat selama Covid-19 belum teratasi.

Sesuai Dengan Instruksi Pemerintah Pusat, ujian Akhir Nasional ditiadakan dan aktifitas Belajar Mengajar  Mulai Di rumah Masing-Masing. Di Kota kota besar, belajar mulai dirumah menggunakan media sosial, namun di wilayah Pegunungan Bintang sangat sulit karena terisolasi dengan jaringan internet.

Untuk itu dinas pendidikan pegubin melakukan sosialisasi ke setiap sekolah berbasis distrik di wilayah Pegubin, kata La Igaza S.Pd,kepala dinas pendidikan itu.

Menurut La Igaza,  kami di pegubin akan menindaklanjudi apa yang di sampaikan pemerintah pusat dan pemprov tentang skema baru mengganti ujian nasional dengan mengadakan sosialisasi di tingkat sekolah terutama kepala sekolah dan juga semua guru yang ada di sekolahnya masing –masing  secara pola kewilayaan.

“Ada tiga wilayah yang kami rencanakan untuk turun melakukan sosialisasi tentang skema baru penilaian yang menggantikan ujian nasional ini”ucapnya.

Menurutnya, tidak hanya UAN tetapi penentuan tingkat kenaikan kelas hingga penerimaan murid baru yang juga akan melakukan sosialisasi tentang  penerapan sistem sonasi wilayah yakni dari distrik lain ke distrik yang satu dengan maksud supaya sekolah yang sudah di bangun di setiap wilayah dapat dipungsikan kembali.

Selain itu, kami komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi supaya segera mencairkan dana otsus untuk membayar guru guru yang dikontrak agar guru –guru kami yang ada di distrik dapat betah, mengontrol belajar anak dengan melakukan metode dor to dor selama virus pandemi covid 19 ini, jelasnya.

Reporter  : Melki P. Uropmabin

Penulis     : Melki P. Uropmabin, Fransiskus Kasipmabin