Warga Sebut Tidak Ada Pemerataan Pembangunan, DPRD Niko: Tahun 2020 Berharap Bisa Dapat Proyek Pembangunan

OKSIBIL, TRIBUN PAPUA.ID–Pemerataan pembangunan di wilayah  Pegunungan Bintang sampai dengan umur ke 16 tahun yang akan jatuh pada 2020 ini belum kunjung ada, akibatnya kesenjangan sosial antar distrik dekat ibukota dengan distrik distrik yang jauh terutama di wilayah dua dinilai belum ada pembangunan infrastrktur semasa kepemimpinan bupati Costan Oktema, S.IP dan Deki Deal, S.IP.

Walau ada, namun itupun  program kementrian dari pusat menggunakan APBN, misalnya Gedung Puskesmas yang dibangun beberapa distrk itu bersumber dari dana APBN dari kementrian kesehatan RI. Bukan Dana bersumber dari APBD.

Hal itu ditegaskan, NIko Alwolka, ST, Anggota Parlemen Pegunungan Bintang daerah Pemilihan Dua kepada media ini di Oksibil, Rabu, 26 Februari 2020, usai kunjungan kerja selama dua hari di daerah itu.

Menurutnya, masyarakat melaporkan kepada saya, ketika bertemu mereka di Kiwirok pekan lalu bahwa selama kurang lebih empat tahun ini tidak ada pembangunan dari pemerintahan yang ada, pembangunan yang ada Nampak itu bupati semasa Welington punya, ucapnya. “Empat tahun terakhir ini pembangunan, tidak Nampak di wilayah itu. Yang ada, menurut keterangan masyarakat yang saya peroleh itu dibangun dari kepemimpinan Welington”ucap Alwolka.

Dana APBD 5 tahun ini mencapai 7, 5 triliun. Seperti yang disampaikan Tokoh Intelektual Pegunungan Bintang, Theo Sitokdana belum lama ini. Menurut Theo dana APBD 5 tahun ini sebanyak lebih dari 7,5 trilyun. Dari jumlah dana ini, dana pembangunan 5 trilyun. Sayang dana sebanyak ini tidak jelas pemanfaatannya.

Hilang begitu saja tanpa ada efisiensi penggunaan, khusus program pembangunan yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat asli Peg Bintang. Banyak uang tapi tidak mampu kelolah degan skala prioritas demi kemajuan masyarakat dan pembangunan daerah ini.

Untuk itu, anggota DPRD Pegubin, Niko Alwolka berharap tahun 2020 ini program pembangunan diarahkan ke wilayah dua dan tiga untuk mendapatkan pelayanan pemerintah dan sentuhan pembanunan di daerah itu.

Fransiskus Kasipmabin