West Papua Ingin Jadi Negara Hijau Pertam di Dunia
TRIBUNPAPUA.ID—Presiden Sementara West Papua, Beny Wenda pada tanggal 1 Mei 2021 lalu mengumumkan 12 Departemen untuk mengurus pemerintahannya sendiri menuju Pemilihan Presiden Negara West Papua. Pengumuman itu bertepatan dengan momentum peringatan ke 58 penjajahan Indonesia atas bangsa Papua Barat.
Pemerintahan Sementara, kata Beny Wenda akan fokus selamatkan lingkungan hidup dan selamatkan manusia. “Saat ini tinggal di pengasingan dan akan memprioritaskan Lingkungan alam kami dan membela hak hak semua makhluk hidup”ujar Beny Wenda.
Dari 12 Departemen yang dibentuk, salah satunya adalah Departemen Lingkungan dan Kebijakan Negeri Hijau. Menurtnya membawa terorisme, penggundulan hutan, dan pembunuhan”, pemerintah Papua Barat “akan membawa negara hijau pertama di dunia” ujarnya seperti dinukil Mondaq pecan lalu.
12 Departemen yang diumumkan Beny Wenda itu antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Lingkungan dan Kebijakan Negeri Hijau, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan, Departemen Urusan Politik, Departemen Urusan Indonesia, Departemen Urusan Melanesia, Departemen Urusan Wanita, Departemen Sosial dan Budaya, Departemen Kepolisian, Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan.
Seperti dilansir, Warta Ekonomi.co.id menurut Beny Wenda nama nama menteri tidak bisa disebutkan lantaran Represi Politik Resim Indonesia. “Karena Represi Politik yang hebat dari rezim Indonesia, nama nama menteri kabinet tidak dirilis”ujar ketua ULMPWP terseut.
Pemerintah sementara Papua Barat telah mengumumkan bahwa mereka secara diam-diam membentuk kabinet dan departemen pemerintah, bersama dengan menunjuk menteri, di wilayah pendudukan Indonesia di Papua Barat, untuk secara langsung menantang pemerintahan Indonesia.
“Kabinet dan departemen menetapkan kami secara hukum dan politik mampu melakukan negosiasi damai dengan Jakarta di bawah naungan PBB,” ucap juru bicara pemerintah sementara Papua Barat Australia, Jacob Rumbiak.
Kini tinggal di pengasingan di Australia, Dr Rumbiak menjelaskan, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mempertemukan berbagai faksi gerakan kemerdekaan pada 2014. Melalui organisasi inilah pemerintahan sementara dibentuk pada 1 Desember tahun lalu.
Para menteri dan staf pemerintah yang sekarang didirikan di Papua Barat akan mulai membangun infrastrukturnya sendiri, ungkap Dr Rumbiak. Ini akan mencakup jaringan produksi dan distribusi pangan, bersama dengan sistem pendidikan.
“Ini menunjukkan bahwa orang Papua Barat siap untuk merdeka dan mampu menjalankan negara hijau kita sendiri,” tambah mantan tahanan politik 10 tahun itu. “Itu menunjukkan kapasitas kami untuk menjalankan negara yang sukses, bukan negara yang gagal.”
Pengumuman kabinet itu datang hanya beberapa hari setelah Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Ini menyusul pembunuhan kepala operasi intelijen di wilayah tersebut pada 25 April oleh pasukan KKB Papua. Tiga faksi utama militer Papua Barat menandatangani Deklarasi Perbatasan Vanimo pada 1 Mei 2019, yang menandai pembentukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), di bawah kepemimpinan politik ULMWP, yang kini telah dialihkan ke pengawasan pemerintah sementara.
“Tidak ada tempat bagi kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua dan seluruh pelosok tanah air,” ujar Jokowi pada 25 April lalu.
Sementara juru bicara intelijen militer Wawan Hari Purwanto menyebut KKB Papua sebagai teroris dan separatis. “Kami tidak menerima label apa pun yang diberikan Indonesia kepada kami,” jelas Dr Rumbiak, dan ia melanjutkan dengan menyebutkan sejumlah istilah yang telah dilabeli oleh Jakarta kepada pejuang kemerdekaan Papua Barat selama beberapa dekade, sejak mereka pertama kali beroperasi pada 1964.
“Kami semua, termasuk Tentara Papua Barat, adalah pejuang perlawanan kebebasan, dan telah menyatakan kami melindungi dan membela tanah air kami (yaitu rakyat kami dan lingkungan kami) termasuk warga sipil Indonesia yang memilih untuk tinggal bersama kami,” dilansir dari Mondaq .
“Hari ini kami menandai tonggak lain dalam perjuangan panjang untuk memperbaiki ketidakadilan bersejarah ini, dan mengembalikan orang-orang saya ke tempat yang selayaknya dalam komunitas bangsa-bangsa,” ujar Benny Wenda dalam pernyataannya pada 1 Mei.
Presiden sementara itu menyerahkan Petisi Rakyat Papua Barat kepada komisaris tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada Januari 2019. Menyerukan pemungutan suara penentuan nasib sendiri yang baru, petisi itu ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat, yang menyumbang sekitar 70 persen dari populasi asli rakyat Papua.
Demonstrasi yang meluas dan berkepanjangan meletus di seluruh wilayah di Papua Barat pada Agustus 2019. Pemberontakan berlanjut sampai Sidang Umum PBB bertemu pada akhir September tahun itu, ketika pengunjuk rasa menyerukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi wilayah tersebut.
Rumbiak berharap setelah pembentukan kabinet Papua Barat, negara-negara di seluruh dunia akan mengakui hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, bersama dengan fakta bahwa negara hijau Papua Barat yang merdeka akan menjadi mercusuar bagi gerakan lingkungan internasional.
“Kami berhak untuk mempertahankan tanah air kami, karena PBB memindahkan kami ke Indonesia pada 1962 tanpa berkonsultasi dengan rakyat Papua Barat, dan bertentangan dengan hukum internasional, prinsip-prinsip PBB, dan pembukaan Konstitusi Indonesia,” pungkasnya, dinukil dari Mondaq dan diakses pada tanggal 25 Mei 2021.
Sumber: Warta Ekonomi.co.id/Mondaq
Penulis: Redaksi Tribunpapua.id
