Bupati Akan Bentuk Dewan Perempuan Okmin, Ini Respon Tokoh Perempuan Pegubin

OKSIBIL, Tribunpapua.id—Kesetaraan Jender jadi perhatian serius Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang dibawah kepemimpinan Spey-Piter 5 tahun ke depan. Mengingat pentingya keberadaan perempuan di segala bidang pembangunan. Selama ini para pemimpin di daerah tidak prioritas bagaimana memberdayakan perempuan di berbagai segi pembangunan, namun saat ini pemerintahan SEPTE akan siapkan wadah untuk berkarya di berbagai sector.
Bupati Spey dalam sambutannya pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Pegunungan Bintang ke 18 pada tanggal 12 April 2021 lalu mengatakan bahwa pentingnya pemberdayaan perempuan untuk berdikari di bidang ekonomi, social budaya, pemerintahan, politik di Pegunungan BIntang.
Bupati mengatakan “Untuk mengakomodir Perempuan Okmin Pegunungan Bintang, pemerintah daerah akan membentuk Dewan Perempuan Okmin Papua” ujarnya.
Menurutnya, dalam masyarakat Papua, budaya patriarki masih sangat kuat mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku setiap individu. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai mahluk yang lebih unggul, sosok pemegang kekuasaan dan penentu keputusan dalam praktik kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, masyarakat, dan Negara. Perempuan dianggap mahluk yang lemah dan lebih rendah dari laki-laki. Berbagai stereotip (pelabelan) terhadap perempuan seringkali membatasi ruang gerak perempuan dan menghambat perempuan untuk menikmati hak asasinya diberbagai bidang kehidupan.
Sebagai contoh : perempuan tidak pantas menjadi pemimpin karena dianggap tidak bisa tegas seperti laki-laki, atau perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi karena setelah menikah tugas utama perempuan adalah di sumur, kasur, dan dapur.
Budaya patriarki menyebabkan ketidaksetaraan gender dan subordinasi perempuan di dalam masyarakat. Dalam lingkup keluarga dan masyarakat karena peran perempuan hanya ditempatkan di wilayah domestik (rumah tangga), perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan di keluarga dan masyarakat. Dalam lingkup negara, karena partisipasi politik perempuan masih sangat rendah, kepentingan perempuan tidak diprioritaskan dalam pembuatan kebijakan dan program pembangunan. Akibatnya kesetaraan dalam memperoleh manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan antara laki laki dan perempuan belum tercapai.

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan seringkali menjadi objek tindakan kekerasan akibat cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan. Di antara contoh kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, kekerasan seksual, perkosaan, termasuk perkosaan dalam perkawinan (marital rape), penyalahgunaan (abuse) dan ekspolitasi seksual, pelecehan seksual di tempat kerja atau di sekolah, incest (hubungan seksual dengan orang yang memiliki pertalian darah atau ikatan keluarga), pelacuran paksa, dan penyalahgunaan seksual terhadap perempuan oleh penguasa, baik dalam keadaan konflik, keadaan darurat lainnya, maupun keadaan normal
Perempuan menjadi pihak yang banyak menjadi korban diskriminasi dan kekerasan berbasis gender karena ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Diskriminasi yang dialami oleh perempuan dapat berbeda-beda baik karena status sosialnya, keadaan ekonominya, status kesehatannya, ras, etnis, pilihan keyakinan maupun orientasi seksualnya, dan sebagainya. Dengan demikian, situasi yang lebih berat akan dialami oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan akibat diskriminasi yang berlapis, misalnya diskriminasi terhadap perempuan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, perempuan adat, dan perempuan dari kelompok minoritas.
Namun melihat lebih jauh, Budaya Suku Ngalum dalam pembagian tradisi adat, peran perempuan dalam melengkapi upacara adat sangat diperhitungkan. Disana laki laki menyediakan waktu dan kesempatakan untuk melengkapi ritual pendewasaan anak laki laki maupun perempuan. Hal ini bagian dari tugas dan peran perempuan dalam upara pendewasaan anak.
Melihat dari posisi tersebut, ternyata peran perempuan Pegunungan Bintang dalam pendidikan adat, melengkapi kebutuhan ekonomi, kesehatan dan social budaya di Pegunungan Bintang dari dulu sampai dengan saat ini masi diakui oleh komunitas adat (laki laki).
Secara budaya dan tradisi manusia suku Ngalum, pengakuan dan pemberdayaan perempuan memang sudah ada dan diwariskan dari turun termurun sampai dengan hari ini. Itu pun sepanjang rumah adat itu dilestarikan. Jika tidak, maka pengakuan atas perempuan didalam tatanan hidup komunitas adat akan hilang.
Sementara Tokoh Intelektual Pegunungan Bintang, Theo Sitokdana mengatakan Perempuan Pegunungan sudah lebih dahulu mengenal Pendidikan. Terutama kita wilayah adat Lapago, pada tahun 1962 perempuan Pegunungan Bintang mengenjam pendidikan di wamena dan berhasil menjadi guru pendidikan dasar.
Theo yang juga mantan wakil bupati itu mengatakan “Sejarah mencatat, Perempuan Pegunungan Bintang pernah mengenjam pendidikan dasar pada tahun 1962. Waktu itu, akses pendidikan sangat terbatas, namun perempuan Pegunungan Papua,khusus di wilayah Lapago dari Pegunungan Bintang bisa dapat akses Pendidikan dasar”ujar Theo Sitokdana.
Wacana pembentukan Dewan Perempuan Okmin Papua yang digagas Bupati Spey dan wakilnya Piter Kalakmabin tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah tokoh muda Perempuan Pegunungan Bintang. Salah satunya Leoni Oktemka, SH. Leoni menilai Dewan Perempuan Okmin Papua yang akan dibentuk Pemerintahan SEPTE mendorong perempuan Okmin berdikari di segala bidang. Termasuk bidang politik, ekonomi, pendidikan yang layak dan juga mengisi birokrasi pemerintahan yang ada.
Leoni mengatakan “Dengan hadirnya dewan Perempuan Okmin mengakomodir perempuan di berbagai bidang, termsuk mengisi birokrasi pemerintahan yang ada. Selain itu, berkarir di bidang politik, ekonomi produktif, mendapatakan pendidikan layak, baik S1, S2 maupun S3”kata Leoni Oktemka.
Sementara Mama Frederika Ningmabin mengapresiasi wacana pembentukan dewan Perempuan Okmin tersebut. Dengan hadirnya Dewan ini dapat mengakomodir perempuan Pegunungan Bintang dari berbagai suku di wilayah OkMekmin ini. Ia berharap setelah dibentuk, pemerintah kucurkan dana untuk pengembangan perempuan Okmin tersebut.
Dika mengatakan “Berharap dewan Perempuan Okmin ini bisa mengakomodir semua perempuan Pegunungan Bintang dan mensuport dengan anggaran supaya bisa mengembangkan potensi yang dimilik” kata mama dika kepada media ini pecan lalu di Okpol Oksibil.

Penulis: Fransiskus Kasipmabin