Ini Catatan Pencaker Untuk Pemda Pegunungan Bintang

OKSIBIL, TRIBUNPAPUA.ID— Pasca kerusakan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pegunungan Bintang yang dilakukan oleh pencaker yang merasa dirugikan terkait pengumuman hasil seleksi CPNS formasi 2018 pada kamis,30/7 lalu di oksibil , kembali melakukan akasi damai di kantor BKD Pegunungan Bintang, senin 3 Juli 2020.

Aksi jilid II ini dilakukan guna mendapat keterangan dari  Pemerintah Pegunungan Bintang terkait penetapan hasil kelulusan CPNS formasi 2018 yang di umumkan secara online dan offline pekan lalu.

Pieter D. Kalakmabin, SH, koordinator Pencaker Pegunungan Bintang kepada media ini mengatakan kami Pencaker Orang Asli Papua dari Pegunungan Bintang mempertanyakan alasan pengangkatan non OAP dalam formasi CPNS 2018.

“Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang melalui BKD telah menetapkan hasil CPNS Formasi 2018, namun Kuota 80 % OAP dan 20 % Non OAP tidak diakomodir. Pada hal ini merupakan intruksi MENPANRB dengan nomor register B/234/M SM0100/2019 yang seharusnya kuota  OAP 80 % dan Non OAP 20 % ”kata Dimarweng Kalakmabin usai membacakan pernyataan sikap di hadapan wakil bupati Pegunungan Bintang.

Kenyataanya, pemerintah daerah menetapkan CPNS formasi 2018 berbanding terbalik. Dari 316 orang yang dinyatakan lulus, Orang Asli Papua Pegunungan Bintang sebanyak 122 Orang dan 124 bukan OAP, terangnya.

“ Terkait dengan ini Pemerintah tidak adil dalam penentuan Peserta CPNS formasi 2018, sebab orang asli yang nilainya memenuhi syarat tidak diloloskan”kata Pieter Kalakmabin.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa  bupati Pegunungan Bintang sebagai anak asli daerah tidak mempunyai keprihatinan terhadap orang asli Pegunungan Bintang padahal kami adalah generasi penerus setelah senior kami, namun kami menilai bupati oktemka tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap kami generasi penerus.

Kemudian, jika ada initerfensi dari pemerintah daerah dalam penentuan kelulusan,  mengapa bupati dan jajarannya tidak memperdayakan putra-putri orang asli pegubin. Sebagai catatan kami,  berharap bila ada formasi penerimaan CPNS di tahun mendatang pemerintah daerah wajib mengutamakan orang asli Pegunungan Bintang bukan orang dari daerah lain atau non OAP.

Pieter mengatakan “Implementasi OTSUS di Pegunungan Bintang tidak berjalan dengan baik, terbukti penetapan CPNS formasi 2018 ini”ucapnya.

Selain itu,  pencaker juga memberikan catatan kepada pemerintahan CODE untuk segera melakukan evaluasi atas kinerja selama ini,  sebab kinerja pemerintahan CODE selama satu periode ini belum bahkan tidak ada keberpihakan sama sekali bagi masyarakat dan pencaker asal pegubin sebagai pemilik negeri OK/Mek ini.

Menanggapi tuntutan Pencaker Orang Asli Pegunungan Bintang ini, Decky Deal S.ip, wakil bupati Pegunungan Bintang mengatakan  formasi penerimaan CPNS kali ini memang sangat terbatas dengan demikian banyak peserta yang tidak mendapatkan kesempatan.

“Bila ada formasi penerimaan CPNS di tahun besok,  maka anak asli pegubin akan menjadi prioritas utama”ujar Wakil Bupati Pegunungan di sela sela menerima aspirasi Pencaker Pegunungan Bintang.

Ia mengaku aspirasi yang disampaikan adik-adik pencaker akan kami tindak lanjuti ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal ini MENPANRB  di jakarta, supaya formasi berikutnya khusus untuk orang asli Papua dari Pegunungan Bintang saja, tegasnya.

Dari pantauan media ini di lokasi aksi jilid dua dengan agenda menyamikan aspirasi kepada pemerintah daerah, berjalan dengan baik hingga membubarkan diri.

Penulis: Melki P. Uropmabin

Editor: Fransiskus Kasipmabin