Moralitas Pimpinan Daerah Dan Dasar Gerakan Masyarakat Di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2016 – 2020

Oleh  Latius Mimin)*

Pada Era Modern Ini, Manusia Telah Berkembang Dalam Segala Aspek Kehidupan Baik Itu Dari Segi Ilmu Pengetahun, Teknologi Maupun Perubahan Sikap Dan Tindakan Manusia. Perkembangan Berbagai Aspek Tersebut Diiringi Juga Oleh Kemerosotan Nilai –Nilai Yang Dialami Oleh Manusia. Hal Ini Memperlihatkan Seolah– Olah Manusia Kembali Pada Zaman Primitif Yang Saling Suka Menguasai Dan Menjatuhkan. Keterpurukkan Moral Manusia Seharusnya Diperbaiki Sehingga Sekarang Bukan Saatnya Menguasai Dan Menjatuhkan Sesama Manusia, Antar Golongan, Suku, Dan Wilayah/Kampung Melainkan Bekerja Sama Untuk Menuju Pembangunan Dan Perubahan Yang Singnifikan.

Dalam Artikel Ini Penulis Tidak Menyudutkan Siapa Pun Atau Mendukung Siapa Pun Dalam Bentuk Kepentingan Politik Semata Tetapi Penulis Ingin Supaya Visi Perubahan Pemerintah Yang Diinginkan Bersama Direalisasikan Secara Nyata. Selain Itu Penulis Juga Mengamati Pesoalan – Persoalan Yang Terjadi Di Daerah Beberapa Tahun Belakangan Ini Yang Tentunya Memicu Masalah Serius Dan Berkepanjangan, Namun Pemerintah Tidak Menanggapi Dan Menyelesaikan Secara Baik Dan Efektif. Misalnya Pertikaian Antara Masyarakat Pro Dan Kontra Yang Berujung Pada Pengorbanan  Nyawa Manusia. Hal Ini Tentunya Menyebabkan Visi Perubahan Yang Dicanangkan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Pegunungan Bintang Berjalan Di Tempat Bahkan Mengalami Kemunduran. Oleh Sebab Itu Dengan Belajar Dari Pengalaman Konflik Yang Terjadi Selama Ini Seharusnya Manusia Aplim Apom Sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Beradab, Mulia Dan Bermartabat Harus Bisa Menyelesaikan Persoalan Secara Damai Dan Bermartabat Serta Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan. Selain Itu Persoalan Yang Diselesaikan Harus Dipastikan Bahwa Benar-Benar Menjamin Kesejahteraan Hidup Manusia Aplim Apom Di Atas Tanahnya Sendiri.

Pengalaman Konflik Menjadi Pelajaran Penting Yang Bisa Dipetik Untuk Menyadarkan Setiap Kita Yang Hidup Diatas Tanah Leluhur Aplim Apom. Manusia Pada Dasarnya Makhluk Sosial Yang Saling Membutuhkan Satu Sama Lainnya Sehingga Pemimpin Daerah Yang Adalah Wakil Tuhan Seharusnya Dapat Mendamaikan Dan Menjadi Pemersatu Bagi Kelompok – Kelompok Yang Bertikai. Merunut Jauh Ke Belakang, Sedikit Catatan Terkait Konflik Memperlihatkan Bahwa Konflik Masih Saja Berlangsung Hingga Saat Ini, Belum Tau Kapan Akan Usai. Apalagi Menjelang Tahun Politik, Banyak Oknum Yang Saling Sindir, Menjatuhkan Satu Sama Lain Dengan Berbagai Bentuk Dan Cara.

. Beberapa Tahun  Belakangan  Ini Semua Pemimpin Di Tanah Air Menjadi Cerminan Krisis Dalam Moralitas Kepemimpinan Yang Intens. Konflik Ini Kemudian Menyebabkan Rakyat Kecil Yang Menderita Dan Terus Menerus Menjadi Korban Kepentingan Politik.

Dasar Pergerakan Rakyat Pegunungan Bintang Selama Kepemimpinan Bupati Costan Oktemka, Sejak 2016 Hingga Saat Ini Adalah Persoalan Kepemimpinan. Masyarakat Menilai Bahwa Pemerintahan Saat Ini Tidak Memberikan Dampak Positif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Hidup Bagi Masyarakat Pegunungan Bintang. Hancurnya Kehidupan Ekonomi, Kurangnya Keadilan Bagi Masyarkat Serta Minimnya Lapangan Pekerjaan Bagi Manusia Aplim Apom, Kurangnya Peredaran Uang  Di Oksibil, Yang Notabenenya Adalah Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang Menjadi Pemicu Masyarakat Melakukan Aksi Bersifat Mosi Tidak Percaya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Yang Dianggap Otoriter.

Aksi Protes  Dari Pergerakan Rakyat Ini Kemudian  Memicu Kerusuhan, Yang Berujung Pada Terbakarnya Rumah Pribadi Bupati Costan Oktemka. Setelah Terjadinya Aksi Massa Berujung Aksi Anarkis Ini Terjadi, Terlihat Bahwa Bupati Tidak Menunjukkan Sikapnya Sebagai Seorang Pemimpin. Terkesan Tidak Dewasa Secara Mental. Bupati Costan Oktemka Malah Meninggalkan Kota Oksibil  Dan Menghindar Dari Amukan Massa. Persoalan Meninggalkan Tempat Kejadian Perkara  Ini Kemudian Menyebabkan Roda Pemerintahan Yang Dijalankan Menjadi Lumpuh Dan Tidak Berjalan Normal Selama Beberapa Bulan.

Sebagai Manusia Biasa Tentunya Ia Mesti Melindungi Diri Dari Amukan Massa. Namun Yang Tidak Layak Adalah Ketika Forkompimda Provinsi Papua Yang Dikoordinir Oleh Petugas Pelaksana (Plt) Gubernur Provinsi Papua Tiba Di Oksibil, Pemerintah Daerah (Bupati) Tidak Menunjukan Sikapnya Sebagai Seorang Pemimpin Untuk Menjemput  Plt.Gubernur, Pangdam, Kapolda Dan Kajati Serta Perwakilan Dpr Provinsi Papua. Ia Justru Hanya Mempercayakan Bawahan Yang Tak Punya Wewenang Sama Sekali Dalam Pengambilan Kebijakan Dan Anehnya Mengutus Beberapa Orang Untuk Memantau Dan Merekam Aspirasi Rakyat Yang Disampaikan Kepada Plt. Gubernur Provinsi Papua.

Oleh Karena Itu Tidaklah Mengherankan Jika Masyarakat Menilai Sikap Bupati Yang Demikian Memperlihatkan Rendahnya Kemampuan Oktemka Dalam Mengelolah Konflik Yang Terjadi Di Masyarakat. Bupati Tidak Mampu Untuk Mengambil Langka-Langkah Rekonsiliasi Guna Menciptakan Suasana Aman Dan Damai. Seharusnya Bupati Menciptakan Kondisi Aman Di Kabupaten Ini. Namun Hal Ini Tidak Dilakukan, Justru Bupati Meninggalkan Tugas Dan Tanggungjawabnya Kemudian Berkomentar Di Media Massa Membuat Opini Publik Untuk Menutup Segala Kekurangannya (Bukega, 2018:96-137).

Semenjak Bupati Membuat Opini Di Media Sosial, Masyarakat Menanggapi Dan Membentuk Tim 20 Guna Menerima Aspirasi Masyarakat Dan Membantu Mengantarkan Aspirasi Tersebut Ke Pemerintah Provinsi Papua Dan Menteri Dalam Negeri Di Jakarta. Usaha Yang Dilakukan Tidak Mendapatkan Hasil  Yang Memuaskan. Aspirasi Yang Salah Satu Poinnya Menuntut Dilengserkannya Bupati Ditolak Pusat Dengan Dalil Tidak Ada Sistem Dan Kebijakan  Satu Pun Yang Melanggar Peraturan Dan Undang-Undang.

Hukum Yang Tak Berpihak Pada Masyarakat Pegunungan Bintang Tentu Saja Mengecewakan Masyarakat. Pembangunan Pun Tak Berjalan Baik. Peredaran Uang Di Wilayah Ini Mandeg. Proyek Macet. Pendapatan Masyarakat Menurun. Oleh Karena Model Pemerintahan Yang Demikian Buruk, Maka Tidaklah Heran Jika Dampak Buruk Makin Merajalela; Diantaranya  Dengan Meningkatnya Penyakit Sosial Yang Tinggi Seperti  Togel, Judi, Miras, Dan Narkoba Di Ibu Kota Oksibil.

Contoh Kasus Berkaitan Dengan Penyakit Sosial Yang Bisa Kita Ketahui Bersama Adalah Yang Terjadi Diawal Tahun 2020 Yakni Peristiwa Pembakaran Ruko – Ruko Yang Merambat Ke  Rumah Warga. Kronologi Ini Kurang Lebih Berdasarkan Berita Yang Beredar Adalah Pembakaran Dilakukan Oleh Oknum-Oknum Yang Mengkonsumsi Miras Lalu Terjadi Kesalahpamahan Sehingga Kebakaran Pun Tak Terhindarkan.

Selain Kebijakkan Yang Berdampak Pada Penyakit Sosial, Juga Kebijakan  Tersebut Membuat  Mahasiswa Pegunungan Bintang  Yang Kuliah Di Papua Maupun Di Luar Papua Terlantar Karena Kebanyakkan Mahasiswa Tidak Mendapatkan Bantuan Studi Seperti Pemerintahan Sebelumnya. Berdasarkan Beberapa Peristiwa Itu Lalu  Mahasiswa Mendesak  Pemerintah Daerah Untuk Dapat Memberikan Bantuan Studi Kembali Sebagai Haknya Mahasiswa. Selain Itu Mahasiswa Juga Mendesak Pemerintah Mengadakan Kerja Sama Dengan Berbagai Mitra Pendidikan Di Beberapa Kota Di Luar Papua Untuk Melancarkan Proses Pendidikan Bagi Mereka.

Berdasarkan Beberapa Peristiwa Yang Telah Kita Ketahui Bersama, Terlebih Khusus Mengenai Gerakan Masyarakat Dan Mahasiswa Dalam Mengkritisi Pola Kepemimpinan Pemerintah Daerah Saat Ini, Sudah Selayaknya Memberikan Pelajaran Serta Kesadaran Bahwa Masyarakat Sudah Tidak Lagi Bodoh. Mereka Dengan Caranya Sendiri Sedang Mengawasi Jalannya Pemerintahan. Pemerintahan Yang Ideal Tentunya Menjadi Dambaan Hati Masyarakat. Pemerintahan Ideal Seperti Apa? Bagi Masyarakat Pemerintahan Yang Ideal Tak Lebih Dari Pada Mereka Bisa Mendapatkan Percikan Kue Pembangunan Sehingga Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Keluarganya. Tentunya Tidak Sulit Bukan?

Satu Hal Yang Diharapkan Oleh Segenap Lapisan Masyarakat Adalah Pemerintahan Berjalan Baik, Stabil Dan Lancar. Beberapa Waktu Ke Depan Akan Diadakan Pemilukada. Harapan Masyarakat Itu Tentu Tak Berujung. Dalam Pemilihan Nanti, Terpilih Pimpinan Baru Atau Petahana Terpilih Kembali; Harapan Masyarakat Tadi Tetap Sama. Yang Lebih Penting Lagi Yakni Pengelolaan Manajemen Dunia Pendidikan Yang Tersistematis Sehingga Mendorong Gerak Sumber Daya Manusia Aplim Apom Untuk Bisa Terus Maju.

Dengan Demikian Perlu Disadari Bersama Bahwa Sejumlah Pergerakan Masyarakat Yang Dilakukan Dimasa Kepemimpinan Pemerintahan Saat Ini Pada Dasarnya Tidak Bertujuan Untuk Mengancam Pribadi Bupati Melainkan Masyarakat Menuntut Untuk Memperbaiki Sistem Dan Kebijakan Pemerintah Yang Dianggap Tidak Berpihak Kepada Masyarakat.

Referensi

Bukega, Oksianus. 2018. Rekam Jejak  Sejarah Peradaban Dan Perkembangan Kabupaten Pegunungan Bintang, (Naskah Tidak Dipublikasikan). Jayapura.

Penulis: Latius Mimin,  Anggota Aplim Apom Research Group (Aarg)

Editor : Sostenes Uropmabin