Negeriku Antara Corona Dan Politik

Oleh Peipkon Ningmabin)*

Apakah PAPUA belum mengadapi ancaman yang serius sehingga Pemerintah Daerah terkesan lamban dalam  mencegah dan mengatasi penyebaran Virus Corona, terutama Kabupaten Pegunungan Bintang yang sudah mengumumkan anggaran sejak bulan lalu tetapi tidak ada aksi nyata?.

Kita di Papua adalah daerah dengan berbagai keterbatasan fasilitas kesehatan dan SDM mestinya mengambil tindakan-tindakan konkrit yang tepat untuk mengatasi Corona ini. Dalam beberapa media, Dinas Kesehatan Provinsi a sudah mengakui  keterbatasan fasilitas rumah sakit, kekurangan tenaga medis,  keterbatasan RDT PCR, Alat Pelindung Diri (APD); masker dan hand sanitizer, pelindung diri yang layak bagi petugas medis saat berhadapan dengan pasien penderita corona virus.

Rumah sakit Dian Harapan yang termasuk rumah sakit terbaik di Papua saja mengaku fasilitas alat pelindung kurang memadai, bagaimana dengan wilayah Pegunungan Bintang?, semoga  Pemerintah Daerah menyadari dan seriusi persoalan ini dengan cepat dan tepat.

Pemerintah Papua pada umumnya dan khusunya Pegunungan Bintang tidak boleh mengulangi kesalahan Pemerintah Pusat yang lambat  sehingga virus berkembang  ke seluruh polosok nusantara.  Mesti belajar dari Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Tengah yang bergerak cepat dalam penanganan dan pencegahan corona.

Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang harus bergerak cepat untuk menyelamatkan nyawa orang asli Papua yang sudah semakin sedikit ini.  Pemerintah Daerah menghabaikan keselamatan nyawa warga di  Pegunungan Bintang,  yang berada Jayapura, Keerom, Merauke dan di luar Papua  jelas melanggar ketentuan dasar negara ini, yakni setiap Pemerintah Daerah berkewajiban menyelamatkan  warganya  dari berbagai ancaman.

Untuk menyelamatkan warga dalam situasi seperti ini Pemerintah Daerah mestinya mempercepat penggurusan anggaran, tidak boleh lagi alasan birokrasi dan sentimen politik sehingga membiarkan warga menderita dan terancam mendapat virus corona karena kesulitan mendapatkan kebutuhan ekonomi dan akses kesehatan.

Anggaran yang sudah diumumkan untuk penanganan Corona itu harus transparan, tidak perlu tutup-tutupi apalagi dijadikan kepentingan sekelompok sebagai  alat pencitraan politik. Tidak transparannya anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid 19 ini patut dicurigai ada apa dibalik semua ini?, semoga tidak untuk kepentingan kelompok tertentu untuk pencitraan politik.

Mestinya pada situasi seperti ini semua pihak saling terbuka dan bekerja sama. Semakin terbuka mengetahui kekuatan dan kelemahan ada maka semakin mudah untuk bekerja sama memerangi penyebaran virus Corona.

Penulis: Peipkon Ningmabin, Mahasiswi Asal Pegunungan Bintang di Jawa Timur