Dorong Akreditasi, Digbudpora Adakan Pelatihan Bagi Kepala Sekolah

KALOMDOL, TRIBUN PAPUA.ID—Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Pegunungan Bintang mengadakan kegiatan pelatihan Aplikasi dan pengimputan akreditasi sekolah bagi para kepala sekolah SD dan SMP yang tersebar di  34 distrik kabupaten Pegunungan Bintang. Kegiatan tersebut diadakan di kantor dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Dabolding, kalomdol, Sabtu, 2 November 2019 lalu.

Dalam sambutan bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka, S.Ip yang dibacakan oleh Asisten II, Budi Wardaya, S.Sos mengatakan bahwa Akreditasi merupakan proses legitimasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk merekomendasikan kepada sekolah untuk melaksanakan ujian mandiri, mendapatkan bantuan pusat, sehingga sekolah skeolah dapat diakui kelembagaannya diakui oleh pemerintah provinsi maupun pusat.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting dalam proses pengelolaan sekolah dalam 8 standar pendidikan nasional, sehingga sekolah dapat tertib administrasi, tertip pengelolaan, tertib ketenagaan, tertib keuangan, dan tertib peserta didik. Hal tersebut dapat mendorong kemajuan pendidikan akan terus berkembang, secara bertahap dan berkesinambungan, dan pada akhirnya transpransi dan efisiensi pelaksanaan pendidikan di lembaga sekolah dpat dipertangung jawabkan.

“Tahun depan, 2020 pemerintah pusat fokus utamanya adalah pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, terkait pendidikan di Pegubin harus ada database yang jelas, agar prioritas pembangunan pendidikan tepat pada sasaran”ucap Budi Wardaya.

Kemudian ia menjelaskan sehubungan dengan pemekaran kampung dan distrik  yang dilakukan di lingkup pemda pegubin selama ini, asset tetap maupun bergerak tidak didata dengan baik. Sehingga harus didata administrasinya dengan baik.  Misalnya, SD Dabolding alamatnya distrik Oksibil, pada hal sudah dimekarkan menjadi distrik Kalomdol, ucapnya.

Untuk itu, ia berharap para kepala sekolah setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat mengurus dokumen dokumen tersebut agar memenuhi  akreditasi sekolah. Menurutnya asset bergerak seperti guru, murid harus didata dengan baik. Misalnya guru ber SK SD Dabolding tetapi mengajarnya di SD YPPK Kukding. Hal hal ini segera diurus administrasinya, ucap Budi Wardaya saat membuka kegiatan tersebut.

Selain itu, kepala dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pegunungan Bintang, La Igaza, S. Pd kepada media ini di sela sela kegiatan mengatakan dari 92 sekolah dasar,  yang suda akreditasi hanya 6 SD.  Untuk itu,  menurutnya “kita targetkan supaya dalam tahun depan bisa meningkat. Sebab, Pegunungan Bintang mempunyai 92 SD. Ini sangat kecil tahun depan harus meningkat ”ucapnya.

La Igaza mengungkapkan tingkat kesulitan daerah terutama letak geografis yang sangat sulit, yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi pesawat udara untuk melayani 23 TK/PAUD, 92 Sekolah Dasar, 21 Sekolah Menengah Pertama dan 25 Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang tersebar di di 34 distrik kabupaten Pegunungan Bintang, Kondisi itu menyebabkan pelayanan pendidikan belum realisasi secara maksimal.

Menurutnya, para guru yang ikut kegiatan ini adalah sekolah sekolah yang belum diakreditasi, tujuannya supaya sekolah bisa legitimasi dari badan akreditasi nasional terutama memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Setelah mereka ikut pelatihan, para kepala sekolah bisa melengkapi 8 standar Nasional untuk memenuhi akreditasi.

Tetapi itu jangan mengurangi semangat kita  untuk membangun pendidikan di daerah ini, akan tetapi terus bersemangat dan berjuang keras karena pemerintah akan terus akan bersinergi dengan pihak pihak terkait agar pelayanan pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan akan terus dikembangkan.

Untuk itu, kami harapkan agar kegiatan ini diikuti dengan serius dan sunguh sungguh sehingga dapat memetik ilmu dan sekolah sekolah yang bapak/ibu pimpin dapat diakreditasi, dan kami juga meminta kepada bapak kepala Badan AKreditasi Nasional Provinsi Papua agar dapat memperhatikan dan memberi kuota sekolah untuk diakreditasi, karena masih banyak sekolah di kabupaten pegunungan Bintang yang belum diakreditasi.

Penulis: Fransiskus Kasipmabin