Pengawasan Dana Desa Menjadi Tanggung Jawab Kepala Distrik

BATANI, TRIBUN PAPUA.ID— Penggunaan Dana Desa di kampung kampung dinilai tidak tepat pada sasaran lantaran digunakan sebagai pembayaran maskawin, pembayaran masalah perselingkuhan, masalah pemukulan atau masalah sosial lainnya. Akibatnya, kemajuan pembangunan di kampung tidak maju atau berkembang.

Dengan kucuran dana tersebut, kampung kampung menjadi pusat pusat produksi demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Dana Desa diharapkan menjadi corong pendapatan masyarakat warga kampung.

Walaupun Dana Desa dikucurkan di Kampung kampung semenejak tahun 2014, kampung kampung terluar dan terpinggirkan tidak berkembang, malah jalan ditempat. Untuk itu, pengawasan dari kepala distrik setempat menjadi alternative untuk meminimalisir penyalagunaan Dana Desa.

Pemerintah daerah terutama pemerintah distrik mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendampingi, mengawasi dan mengkontrol jalannya penggunaan Dana Desa di Kampung. Hal itu dikatakan Kepala Distrik Batani, Anike Alwolka, S.IP kepada media TRIBUN PAPUA.ID belum lama ini.

Menurutnya, Pengawasan dalam penggunaan dana desa sebagai asset pembangunan kampung dengan begitu tentu sejumlah dana bantuan yang masuk ke kampung dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di kampung itu sendiri.  Untuk itu, dirinya terus menerus melakukan pengawasan terhadap pengelolahan dana desa di distrik Batani Kabupaten Pegunungan Bintang, ucapnya.

“Saya bersama seluruh kepala kampung yang berada di wilayah Distrik Batani mempunyai sebuah impian yang besar yaitu Batani harus maju dan mampu bersaing dengan distrik dan daerah lain di Pegubin maupun Papua pada umunya”ucap Anike, kepala distrik perempuan pertama di Pegubin itu.

Kemudian ia menjelaskan saya sendiri sebagai ibu seklaigus bapak di wilayah ini terus mendampingi para kepala kampung agar menggunakan dana desa semaksimal mungkin dengan aktif berdiskusi dan mengawasi sejumlah kegiatan dan program yang di jalankan di setiap kampung. Terutama kegiatan yang bersumber dari dana desa, sebab dana desa merupakan salah satu asset yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat di wilayah distrik Batani, ucapnya.

Selain itu dirinya juga menuturkan sejumlah kegiatan juga kami sudah laksanakan yakni, evaluasi pembangunan di tingkat kampung dan distrik, serta juga dapat merencanakan program yang akan di laksanakan tahun 2020 mendatang.

“Evaluasi saya bersama sejumlah kepala kampung distrik Batani, masih ada kekurangan yang harus kami perbaiki kedepan yakni pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur, seperti air bersih, listrik dan lainnya yang menyangkut kebutuhan utama masyarakat” kata perempuan kelahiran Apmisibil itu.

Oleh karena itu sebagai kepala distrik Batani,  saya berpesan agar para kepala kampung yang ada di wilayah Batani untuk terus bersatu dan mendorong masyarakat Batani untuk bangkit, mandiri dan sejahtera.

Menurut Anike Alwolka dalam Bulan Oktober tahun 2019, pemerintah distrik Batani kerjama dengan Puskesmas Batani melakukan sosialisasi Penyakit Filariasis. Sebab pemerintah mencangkan bulan Oktober sebagai bulan Eliminasi.

Selain itu, Kepala distrik mengatakan kami   telah  memberikan makanan tambahan bagi bayi balita yang ada di distrik Batani, dengan tujuan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan serta sosalisasi tengatang pentingnya mencegah penyakit filariasis (kaki Gajah) di wilayah ini, tutupnya.

Penulis                        : Melki P. Uropmabin

Editor                         : Fransiskus Kasipmabin