Soeharto dan Sekolah Inpres di Papua

Cita cita bangsa yang Mandiri dan Berdaulat menjadi dasar munculnya percepatan pembangunan pendidikan nasional.

OKSIBIL, TRIBUN PAPUA.ID—Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto meninggalkan rekam jejak yang panjang. Ada yang mengatakan presiden tangan besi, diktator. Dilain sisi meninggalkan dampak pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Sehingga dikenal dengan Bapak Pembangunan Nasional.

Selain itu, berbagai sumber menyebut,  Direktur Jenderal UNESCO Prof. Federico Mayor datang ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Juni 1993, untuk memberi penghargaan kepada Presiden Soeharto. UNESCO memberikan penghargaan Avicenna Medals kepada Soeharto sebagai Tokoh Pendidikan Internasional.

“Presiden Soeharto memiliki konsep universal tentang dunia pendidikan, karena mampu memaparkan secara rinci kendala yang dihadapi bangsanya, sekaligus memiliki konsep penanggulangannya,” kata Federico Mayor, kala itu.

Penelitian yang dilakukan dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1978 itu melaporkan Presiden Soeharto berhasil membangun Infrastruktur Sekolah Dasar dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

Dengan kebijakan pembangunan Nasional tersebut, anak-anak SD Inpres berusia 2 hingga 6 tahun di 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih banyak pendidikan, untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka.

Menggunakan variasi sekolah yang dihasilkan oleh SD Inpres ini sebagai variabel instrumental, ke dampak pendidikan pada upah, ia mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan ini sukses ‘meningkatkan’ perekonomian. Bahkan pengembalian ekonomi sekitar 6,8 persen hingga 10,6 persen, jelasnya dalam laporan tim Ekonom Komite Hadiah Nobel, yaitu Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer.

Biografi Soeharto

Biaografi Presiden Soeharta disadur dari Wikipedia menyajikan, Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Jawa Kuno: Suharta; Jawa Latin: Suhartå; Hanacaraka: (ER, EYD: Suharto) (lahir di Kemusuk, Yogyakarta, 8 Juni 1921 – meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer “The Smiling General” (bahasa Indonesia: “Sang Jenderal yang Tersenyum”) karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi ia sering juga disebut sebagai diktator bagi yang berseberangan dengannya.

Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno, salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas Gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa, namun jumlah ini patut dipertanyakan karena korban dari Gerakan 30 September juga banyak.

Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai Presiden pada 26 Maret 1968[6] menggantikan Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai presiden Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.

Selama 32 tahun pemerintahannya Soeharto meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga, juga tercapainya Swasembada Beras. Hal ini ditandai dengan medali From Rice Importer To Self Sufficiency dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1984 yang diterima Presiden Soeharto.

Soeharto juga merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan disebut sebagai rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Menurut Transparency International, estimasi kerugian negara adalah sekitar 15–35 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya.

Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.

Soeharto Membangun Pendidikan

Demi mewujudkan amanat UUD 1945, dalam penjabarannya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, Soeharto merancang pembangunan Nasional dimuat dalam Repelita II. Untuk mewujudkannya  Presiden Soeharto membangun sekolah-sekolah dasar dan memperbaiki seluruh gedung-gedung sekolah yang sudah rusak.

Maka, pada tahun 1973, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD, atau biasa dikenal dengan SD Inpres.

Merujuk buku karya Henry Alexis Rudolf (HAR) Tilaar yang berjudul Lima Puluh Tahun Pendidikan Nasional 1945-1995 (1995), secara garis besar langkah utama untuk mencapai perluasan daya tampung dan peningkatan mutu SD adalah pengadaan gedung-gedung SD baru yang dimulai pada pelita (pembangunan lima tahun) tahap II.

Diantaranya adalah pengangkatan dan penempatan guru-guru untuk sekolah dasar, peningkatan kegiatan pembinaan, pengadaan buku-buku pelajaran pokok, buku bacaan alat-alat pelajaran lainnya, tempat bacaan, perpustakaan sekolah. Keempat hal ini, menurut Tilaar menjadi pokok utama dalam kemajuan pendidikan saat itu.

Setelah adanya bangunan SD Inpres yang baru, pemerintah juga mengeluarkan keputusan-keputusan untuk mengatur berjalannya proses belajar mengajar di sekolah. Pada masa Pelita II, misalnya pemerintah mulai menerapkan kurikulum pendidikan yang baru, yaitu kurikulum 1975.

Untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, Presiden Soeharto juga mengeluarkan Inpres Nomor 12 Tahun 1979 pada tanggal 4 Juni 1979. Instruksi tersebut berisi tentang pembangunan gedung sekolah dasar seperti penambahan ruang kelas baru, perabot sekolah, fasilitas penyediaan air bersih dan rumah dinas penjaga sekolah, dilengkapi dengan penyediaan guru, terutama di daerah terpencil.

Sekolah Inpres di Papua

Menelusuri sekolah sekolah yang ada di Provinsi Papua maupun Papua Barat banyak dijumpai dengan sebutan SD Inpres, terutama daerah daerah Pedalaman kedua provinsi ini. Mulai dari Timur Pulau Papua hingga barat dari Tanah Papua ini.

Sekolah Dasar Inpres mulai eksis smapai dengan hari ini. SD Inpres membantu mencerdaskan masyarakat Papua. Mendidik anak anak Papua menjadi Pemimpin di kabupaten kota di seluruh Tanah Papua.

Misalnya sekolah sekolah yang ada di Timika meliput SDN Inpres I, SD Inpres Jita, SDN Inpres Jila, SDN Inpres Kwamki Baru, SDN Inpres Kwamki I, SDN Inpres Mimika, SD Inpres Nawaripi, SDN Inpres Sempan Barat, SDN Inpres Timika I, SDN Inpres Timika II, SDN Inpres timika III, SDN Inpres Timika IV, SDN Inpres Timika V, SDN Inpres Timika VI, SDN Inpres Timika VII, SDN Inpres Timika IX, SDN Inpres Timika XIII, SDN Inpres Uta Lama I, SDN Inpres Uta Baru II, SD Inpres, Yppk Agimuga, SD Persiapan.

Di Sorong Misalnya SD 103 HBM Sorong, SD INPRES 17 Sorong, SD Inpres 113 Sorong dan lainnya. Manokwari, SD Inpres Taman Ria, SD Inpres Fanindi. Pegunungan Bintang, SD Inpres Dabolding, SD Inpres Pepera, SD Inpres Bulangkop, SD Ipres Iwur  dan lainnya.

Pedalaman Papua, Pegunungan Bintang sejauh ini belum ada SD Negeri yang dibangun. Hanya SD Inpres. Untuk itu perluh ada perhatian serius untuk peningkatan Standar Nasional.

Penulis: Fransiskus Kasipmabin